Senggol Gaya Hedon Pejabat, Akun Instagram Cabinet Couture Resmi Diblokir Komdigi!

Newestindonesia.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir (take down) akun Instagram populer @cabinetcouture_idn. Akun yang dikenal luas oleh netizen Indonesia karena kerap membongkar (spill) merek dan estimasi harga barang-barang mewah milik pejabat publik beserta keluarga mereka tersebut kini sudah tidak dapat diakses.

Langkah tegas dari regulator ini memicu perdebatan hangat di media sosial mengenai batas antara transparansi publik, pengawasan masyarakat (civil society), dan regulasi hukum digital.

Menjadi ‘Kaca Pembesar’ Gaya Hidup Mewah Pejabat

Sebelum menghilang, akun @cabinetcouture_idn memiliki puluhan ribu pengikut dan menjadi rujukan netizen untuk mengidentifikasi pakaian, jam tangan, tas, hingga aksesori mewah yang dikenakan oleh para pembuat kebijakan di tanah air. Dengan analisis visual yang tajam, akun tersebut kerap mencocokkan barang yang dipakai pejabat dengan harga di situs mode internasional.

Bagi sebagian besar netizen, akun ini dipandang sebagai bentuk kontrol sosial di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap gaya hidup mewah (hedonisme) aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik yang dinilai tidak selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan keterangan resmi, Komdigi melakukan pemblokiran setelah menerima aduan dan melakukan tinjauan mendalam terkait konten yang diunggah oleh akun tersebut.

“Akun tidak tersedia di Indonesia. Hal ini karena kami telah mematuhi permintaan hukum dari KOMDIGI untuk membatasi konten ini”, tulis pada halaman Instagram tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa meskipun pengawasan publik sangat diperlukan, metode pengawasan di ruang digital harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan koridor UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pro dan Kontra di Kalangan Netizen

Pemblokiran ini langsung menuai reaksi beragam dari masyarakat digital:

• Pihak yang Menyayangkan: Netizen menilai tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat. Mereka berargumen bahwa pejabat publik seharusnya siap dikritik dan diawasi, termasuk mengenai apa yang mereka kenakan di ruang publik.
• Pihak yang Mendukung: Sebagian pihak menilai langkah Komdigi sudah tepat jika akun tersebut gagal menyajikan data yang valid atau jika narasinya bergeser menjadi doxxing (penyebaran informasi pribadi tanpa izin) dan pembunuhan karakter tanpa proses hukum yang sah.

Transparansi vs Regulasi: Apa Langkah Selanjutnya?

Kasus tumbangnya @cabinetcouture_idn menjadi alarm penting bagi para pembuat konten berbasis investigasi amatir atau spill di Indonesia. Pengamat hukum digital mengingatkan bahwa niat baik untuk transparansi harus dibarengi dengan akurasi data agar tidak terjerat pasal karet UU ITE.

Di sisi lain, hilangnya akun ini tidak menyurutkan desakan publik agar instansi terkait, seperti KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian, tetap aktif memeriksa keaslian dan sumber dana dari barang-barang mewah yang sempat viral tersebut.

(DAW)