Connect with us

Hallo, Mau Cari Berita Apa Nih?

Newest Indonesia

Nasional

Kemnaker Ingatkan Perusahaan, THR 2026 Tak Boleh Dicicil

 Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Tunjangan Hari Raya THR Keagamaan Tahun 2026 wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil oleh perusahaan Foto Dok Kemnaker
: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil oleh perusahaan. (Foto: Dok Kemnaker)

Newestindonesia.co.id, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2026 wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers terkait kebijakan THR, bonus hari raya, serta realisasi stimulus Ramadan di Jakarta. Kebijakan ini diambil untuk memastikan hak pekerja terpenuhi secara tepat waktu menjelang hari raya keagamaan.

“Untuk itu, kami kembali menekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil,” tegas Yassierli.

Menurutnya, THR bukan sekadar kewajiban tahunan bagi perusahaan, tetapi juga bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja yang selama ini menopang produktivitas serta roda perekonomian nasional.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran

Untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara tertib, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar memperkuat pengawasan pelaksanaan pembayaran THR hingga tingkat kabupaten dan kota.

Melalui SE tersebut, pemerintah meminta kepala daerah memastikan perusahaan di wilayah masing-masing mematuhi ketentuan yang berlaku dan memenuhi hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami juga meminta para gubernur mengupayakan agar perusahaan di wilayah masing-masing membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Yassierli.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Harus Dibayar Paling Lambat H-7

Dalam ketentuan yang sama, pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mengimbau perusahaan untuk membayar THR lebih awal dari batas waktu tersebut agar pekerja dapat merencanakan kebutuhan keluarga menjelang hari raya dengan lebih baik.

Baca juga:  Cair! Guru Sebagai Penanggung Jawab MBG Dapat Insentif Rp100 Ribu

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketenangan pekerja serta menjaga stabilitas konsumsi masyarakat saat periode hari besar keagamaan.

Siapa yang Berhak Menerima THR

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Besaran THR juga ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja.

Bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, THR diberikan sebesar satu bulan upah penuh.

Sementara pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan:

masa kerja / 12 × satu bulan upah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Perhitungan THR untuk Pekerja Harian

Bagi pekerja harian lepas, perhitungan satu bulan upah didasarkan pada rata-rata upah yang diterima.

Jika masa kerja sudah mencapai 12 bulan atau lebih, maka perhitungannya menggunakan rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, rata-rata upah dihitung berdasarkan upah yang diterima selama masa kerja tersebut.

Sementara itu, pekerja dengan sistem pembayaran berdasarkan satuan hasil juga menggunakan perhitungan rata-rata upah 12 bulan terakhir untuk menentukan besaran THR.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ketentuan Lebih Menguntungkan Tetap Berlaku

Menaker Yassierli juga menegaskan bahwa apabila dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terdapat ketentuan yang memberikan nilai THR lebih besar dari aturan umum, maka perusahaan wajib mengikuti ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pekerja.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan pembayaran THR 2026 dapat berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pekerja serta keluarganya menjelang hari raya.

Baca juga:  Menteri Transmigrasi Sebut Presiden Prabowo Lagi Sulit Cari 'Orang Pintar', Untuk Apa?

(DAW)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Newest Indonesia Saluran WhatsApp
Newest Indonesia hadir di Saluran WhatsApp

Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.

Ikuti Sekarang

Ingin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Lainnya

Nasional

Newestindonesia.co.id, Terpidana kasus penipuan investasi binary option Quotex, Doni Salmanan, resmi menghirup udara bebas setelah mendapatkan program pembebasan bersyarat (PB). Ia diketahui telah keluar...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Suasana rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak berubah tegang saat pembahasan anggaran, setelah ditemukan ketidaksinkronan data dalam laporan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa tahun ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Komisi IX DPR RI menyatakan akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melalui tim kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penyebaran informasi bohong atau...

Teknologi

Newestindonesia.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mendalami temuan terkait ketidaksesuaian sistem rating gim pada platform distribusi digital Steam. Pemerintah menilai tampilan klasifikasi usia...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Buron kasus narkoba Andre Fernando alias “The Doctor” akhirnya ditangkap aparat gabungan di Malaysia. Ia diamankan saat berada di sebuah hotel di Penang...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan perubahan ambang batas kepemilikan narkotika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika bersama Komisi III...

Advertisement