Sulawesi Selatan Jadi Pelopor Sensus Ekonomi 2026 Nasional

Newestindonesia.co.id, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bagian awal dari rangkaian persiapan nasional untuk pelaksanaan sensus ekonomi yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data di berbagai daerah.

Pencanangan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (10/6/2026), dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, kepala daerah kabupaten/kota, serta pimpinan instansi terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan agenda statistik nasional yang digelar setiap satu dekade tersebut.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan dan antusiasme yang ditunjukkan dalam persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Amalia, Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama yang secara resmi dicanangkan untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun depan.

“Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang kami canangkan Sensus Ekonomi. Kami mengapresiasi Bapak Gubernur yang sangat antusias menghadirkan para kepala daerah. Mari kita bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi ini,” ujar Amalia saat membuka kegiatan pencanangan dikutip melalui detikNews.

Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan secara lengkap dan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Pendataan tidak hanya mencakup sektor usaha formal, tetapi juga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang menjadi bagian penting dalam pergerakan ekonomi daerah maupun nasional.

“Sensus ini adalah pendataan lengkap dan menyeluruh tanpa terkecuali. Akan mencakup sektor usaha, aktivitas ekonomi, hingga rumah tangga untuk menangkap dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat,” kata Amalia.

Fondasi Kebijakan Pembangunan yang Lebih Tepat Sasaran

Amalia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, selama ini tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah ketersediaan data yang lengkap dan terkini. Dengan adanya sensus ekonomi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai struktur ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga potensi ekonomi baru yang muncul di berbagai sektor.

“Jika ini sukses, kepala daerah akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar kebijakan yang lebih presisi,” tegas Amalia.

BPS menilai bahwa data yang akurat menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan lanskap ekonomi yang semakin dinamis, termasuk berkembangnya ekonomi digital, usaha berbasis teknologi, serta berbagai model bisnis baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Sulsel Siap Jadi Percontohan Nasional

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik penunjukan Sulsel sebagai provinsi pertama dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menilai pelaksanaan sensus ini memiliki arti penting bagi pemerintah daerah karena dapat membantu memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail. Hasil pendataan nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

“Kami membutuhkan pemetaan perekonomian yang lebih rinci, termasuk jenis usaha masyarakat dan keterlibatan dalam koperasi. Kami juga memohon arahan dari Kepala BPS agar kami bisa memahami lebih dalam pelaksanaan ini,” ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, pemetaan ekonomi yang detail akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Gubernur Sulsel juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Yakinkan bahwa data yang dikumpulkan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” imbuhnya.

Pendataan Menyeluruh Hingga Rumah Tangga

BPS menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan secara komprehensif dengan menyasar berbagai unit ekonomi yang ada di masyarakat. Pendataan mencakup pelaku usaha besar, menengah, kecil, hingga usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menjadi perhatian dalam sensus kali ini. Aktivitas ekonomi berbasis internet seperti toko daring, kreator konten, hingga berbagai usaha digital lainnya akan menjadi bagian dari objek pendataan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena banyak aktivitas ekonomi saat ini tidak lagi terlihat secara fisik, namun memiliki kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi daerah maupun nasional.

Pelaksanaan Sensus Mulai Pertengahan Juni

Dalam rangkaian kegiatan pencanangan di Sulawesi Selatan, BPS juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat diminta menerima petugas resmi sensus dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Amalia menegaskan bahwa seluruh petugas sensus akan dilengkapi identitas resmi dan surat tugas sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas yang melakukan pendataan.

BPS mengusung ajakan “TIR”, yaitu Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga. Prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Data Akurat untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia

Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan secara berkala setiap 10 tahun sekali oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Hasil sensus tidak hanya dimanfaatkan untuk menghitung berbagai indikator ekonomi, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan, pemberdayaan usaha, pengembangan investasi, hingga perencanaan ekonomi jangka panjang.

Dengan terpilihnya Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap daerah lain dapat mengikuti langkah serupa dalam mendukung pelaksanaan pendataan nasional. Keberhasilan sensus akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya.

Data yang berkualitas diyakini akan menjadi modal utama bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

(DAW)