Newestindonesia.co.id, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten dengan status “Kinerja Tinggi” terbaik se-Indonesia berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Capaian tersebut sekaligus menjadi kali keempat Banyuwangi meraih posisi pertama sebagai kabupaten berkinerja terbaik di Indonesia. Penilaian dilakukan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mekanisme tahunan Kemendagri untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa capaian kinerja daerah harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.
“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” ujar Bima Arya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. Ia menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan daerah.
“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi selama ini dirancang selaras dengan agenda nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Tadi sudah arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” ujarnya.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso menjelaskan Banyuwangi berhasil memperoleh skor tertinggi nasional yakni 3,8202 dengan status “Kinerja Tinggi”.
“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” ujar Budi.
Ia memaparkan, angka kemiskinan Banyuwangi terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat naik menjadi 8,07 persen pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, angka tersebut turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, 6,54 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 6,13 persen pada 2025.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga meningkat menjadi Rp67,08 juta pada 2025, naik dari Rp62,08 juta pada tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi turut meningkat dari 74,3 pada 2024 menjadi 75,17 pada 2025.
Kemendagri juga menilai pelayanan dasar di Banyuwangi berjalan optimal, terutama pada sektor kesehatan seperti pelayanan bagi balita, ibu hamil, persalinan, hingga ibu menyusui yang diklaim mencapai 100 persen.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga sebelumnya dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama delapan kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
