Taruhan Kripto Pakistan Berbuah Manis: Setor Rp8,1 Triliun Ke Bisnis Trump Demi Akses Gedung Putih

Taruhan Kripto Pakistan Berbuah Manis- Setor Rp8,1 Triliun Ke Bisnis Trump Demi Akses Gedung Putih

Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb dan Zach Witkoff dari World Liberty Financial menandatangani perjanjian pada Januari 2026 di Islamabad, sementara Kepala Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir, Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar berdiri di belakang [Handout/Otoritas Regulasi Aset Virtual Pakistan]. Via Al Jazeera

Harga Emas Hari Ini
Advertisement

Newestindonesia.co.id, Ketika laporan kekayaan dan pendapatan finansial Presiden AS Donald Trump untuk tahun 2025 dirilis minggu ini, ada satu angka yang langsung memicu kehebohan global. Perusahaan modal kripto milik keluarga Trump, World Liberty Financial (WLF), berhasil meraup pendapatan fantastis lebih dari $500 juta atau sekitar Rp8,17 triliun hanya dari penjualan token sepanjang tahun lalu.

Di balik rezeki nomplok keluarga Trump tersebut, terdapat jejak keterlibatan awal dari salah satu negara Asia Selatan yang tengah berjuang keluar dari krisis ekonomi: Pakistan.

Pada Januari lalu, Kementerian Keuangan Pakistan secara resmi menandatangani memorandum kesepahaman (MoU) dengan SC Financial Technologies, sebuah afiliasi dari World Liberty Financial. Kerja sama ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan stablecoin USD1 (kripto yang dipatok satu-ke-satu dengan dolar AS milik WLF) sebagai instrumen resmi pembayaran lintas batas (cross-border).

Penandatanganan tersebut bukan agenda biasa. Acara itu dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Field Marshal Asim Munir. Mereka menyambut hangat para eksekutif WLF di Islamabad, termasuk Zach Witkoff, putra dari penasihat senior Trump, Steve Witkoff. Kesepakatan itu diteken langsung oleh Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb.

Proyek yang Mandek, Namun Misi Politik Berhasil

Kini, hampir enam bulan setelah seremoni mewah tersebut berlalu, para pejabat Pakistan mengonfirmasi bahwa belum ada proyek percontohan (pilot project) yang berjalan. Pemerintah belum mengeluarkan lisensi apa pun, dan tidak ada satu pun transaksi riil yang tercatat menggunakan stablecoin USD1.

Namun, para analis menilai bahwa kegagalan teknis ini bukanlah masalah bagi Islamabad. Pakistan dinilai telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nilai Rp8,17 triliun yang diraih Trump: yaitu akses eksklusif dan pengaruh politik di dalam pemerintahan Trump.

Baca juga:  Ade Armando Diangkat Sebagai Komisaris PLN Nusantara Power, Berapa Besaran Gajinya?

Ekonom dan komentator yang berbasis di Karachi, Khurram Husain, menilai kesepakatan ini murni taktik geopolitik.

“MoU itu tidak lebih dari sekadar instrumen untuk mendapatkan akses. Kesepakatan tersebut tidak memiliki basis kebijakan ekonomi yang nyata. Akses adalah kalkulasi utamanya, dan taruhan itu terbukti membuahkan hasil yang sangat spektakuler. Keuntungan nyata bagi Islamabad adalah mendapatkan akses langsung ke Gedung Putih era Trump, yang kemudian diperkuat oleh diplomasi kami dalam konteks perang Iran,” ujar Khurram Husain kepada Al Jazeera.

Senada dengan Husain, Ibrahim Khalil, seorang profesional perbankan dan keuangan internasional, menyebut skema ini sebagai transaksi politik modern.

“Kesimpulan utama saya adalah seluruh latihan ini merupakan bentuk ‘bayar untuk akses’ (pay for access),” tegas Ibrahim Khalil.

Kejanggalan Ekonomi di Balik Penggunaan Stablecoin

Secara teknis ekonomi, keputusan Pakistan mempromosikan USD1 milik Trump mengundang banyak tanda tanya di kalangan bankir. Pakistan sebenarnya merupakan salah satu pasar kripto informal terbesar di dunia. Berdasarkan indeks adopsi kripto dari Chainalysis, Pakistan berada di peringkat ketiga global tahun lalu, tepat di bawah India dan AS. Mayoritas perputaran uang informal di sana menggunakan Tether (USDT), stablecoin terbesar di dunia.

Kehadiran USD1 dinilai tidak memberi urgensi apa pun. Terlebih lagi, Pakistan justru mencatatkan rekor tertinggi dalam arus masuk remitansi (transfer uang dari pekerja di luar negeri) jalur resmi melalui bank.

Berdasarkan data State Bank of Pakistan (bank sentral), negara tersebut menerima total remitansi sebesar $38,3 miliar (Rp626,2 triliun) pada tahun fiskal lalu—merupakan lonjakan sebesar 27 persen. Pada bulan Mei saja, arus masuk mencapai rekor bulanan sebesar $4,25 miliar (Rp69,4 triliun). Bank sentral bahkan memproyeksikan total remitansi tahun ini menembus $42 miliar (Rp686,7 triliun).

Baca juga:  Gegara Judol, 600 Ribu Penerima Bansos Langsung Dicoret!

Ibrahim Khalil mempertanyakan urgensi penggunaan kripto milik keluarga Trump tersebut di tengah performa bank nasional yang kuat.

“Mengapa orang-orang harus beralih menggunakan stablecoin baru, mengingat Pakistan sudah menerima rekor remitansi melalui saluran perbankan resmi yang transfernya kini bisa terjadi seketika? Apa pun alasannya, jika tujuannya menghindari birokrasi, USD1 tidak akan menyelesaikan masalah jika pada akhirnya tetap melibatkan jalur perbankan,” jelas Khalil.

Berita Hukum Dan Kriminal
Advertisement