Newestindonesia.co.id, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa program pembangunan tiga juta rumah merupakan bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memperoleh hunian layak.
Menurut Tito, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai terobosan agar masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap rumah dengan harga terjangkau.
“Nah, untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membuat terobosan-terobosan di antaranya dengan bagaimana membuat harga rumah ini lebih murah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian PKP, Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Permodalan Nasional Madani (PNM), Sarana Multigriya Finansial (SMF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Selasa (5/5).
Dalam upaya merealisasikan target pembangunan rumah rakyat tersebut, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor perbankan. Langkah ini dilakukan guna memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat dukungan pembiayaan dan kebijakan perumahan nasional.
Tak hanya soal pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif guna menekan biaya kepemilikan rumah. Tito menjelaskan, pemerintah menggandeng Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain BPHTB, pemerintah juga memberikan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kelompok MBR. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian dengan biaya lebih ringan.
Tito menilai, program perumahan rakyat bukan hanya berdampak pada sektor hunian, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Ia menyebut pembangunan kawasan perumahan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan secara tidak langsung mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari segi tugas, menyelesaikan tugas pemerintah daerah mengatasi kemiskinan, makin banyak perumahan dibangun oleh pemerintah daerah atau developer itu akan membuat kemiskinan jauh menurun,” kata Tito.
Program tiga juta rumah sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan merata di berbagai daerah Indonesia.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
