Mensesneg Bantah Rumor Pergantian Menkeu Dan Gubernur BI: Tidak Ada Rencana Itu
Foto Mensesneg Prasetyo Hadi: (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Newestindonesia.co.id, Pemerintah memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah beredarnya isu reshuffle sektor ekonomi yang dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Ia menepis spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan pergantian pejabat ekonomi strategis di pemerintahan.
“Loh siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti,” kata Prasetyo Hadi dikutip melalui detikNews.
Menurutnya, kabar yang beredar mengenai pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak memiliki dasar dan telah berulang kali dibantah pemerintah. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
“Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada,” tegasnya.
Pemerintah Pilih Perkuat Koordinasi Ekonomi
Alih-alih melakukan pergantian pejabat, pemerintah saat ini disebut lebih memprioritaskan penguatan koordinasi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas nasional.
Prasetyo menilai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi memerlukan sinergi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga.
“Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas apa, yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi ekonomi yang dinamis seperti saat ini, kerja sama yang intensif menjadi kebutuhan utama dibandingkan perubahan struktur kepemimpinan.
“Tindak lanjut memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyampaikan sikap serupa ketika muncul isu pengunduran diri Menteri Keuangan. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah justru membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Muncul Isu Menkeu Mundur
Pernyataan Mensesneg tersebut muncul setelah beredar rumor bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan meninggalkan jabatannya.
Menanggapi isu tersebut, Purbaya secara langsung membantah kabar yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari posisi Bendahara Negara. Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (5/6/2026), ia menyebut informasi tersebut sebagai gosip yang tidak benar.
“Mundur? Saya sukanya maju. Jadi nggak, itu gimana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya nggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju) hahaha,” kata Purbaya.
Ia mengaku telah membaca berbagai informasi yang beredar terkait rumor tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah fakta yang benar, namun sebagian lainnya telah dipelintir sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Saya juga baca tuh selembarannya yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ, jadi kelihatannya betul karena di setiap kertas kalimat di situ saya ikut rapatnya dengan bapak presiden, tapi sebagian di-twist,” jelasnya.
Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi
Pernyataan pemerintah muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi pasar keuangan, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Dengan bantahan resmi dari Istana dan Menteri Keuangan, pemerintah berharap spekulasi mengenai pergantian pejabat ekonomi tidak lagi menimbulkan ketidakpastian di pasar maupun masyarakat. Pemerintah memastikan seluruh otoritas ekonomi tetap bekerja secara terpadu untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang berkembang saat ini.
(DAW)
