Newestindonesia.co.id, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional 2026 kembali ditegaskan harus diawasi secara ketat dan transparan. Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan keterbukaan informasi sebagai dua pilar penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya, menyampaikan hal ini dalam rapat konsolidasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan di Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (21/2/2026). Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai aspek pelaksanaan MBG yang harus dijalankan secara disiplin dari hulu hingga hilir.
“Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas, sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujar Soni, menekankan bahwa kelalaian prosedur merupakan salah satu faktor utama yang kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
Transparansi Anggaran & Keterbukaan Informasi
Dalam rapat tersebut, Soni juga menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan program MBG dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, BGN menetapkan besaran anggaran per porsi, yakni Rp15.000 untuk sasaran umum dan Rp13.000 bagi kelompok kecil seperti balita dan PAUD.
Ia menambahkan bahwa seluruh Kepala SPPG diwajibkan memiliki akun media sosial resmi untuk mengunggah informasi harian, termasuk menu yang disajikan, bahan yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan. “Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan apa yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegas Soni.
Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kontrol sosial, di mana masyarakat bisa langsung memberikan masukan atau kritik bila ditemukan ketidaksesuaian.
Capaian Program di Riau dan Dukungan Mitra
Program MBG di Riau telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dari target pembangunan 800 unit SPPG, 633 titik telah berdiri dan beroperasi, menjangkau lebih dari 1,42 juta penerima manfaat serta didukung oleh lebih dari 25.000 relawan aktif.
Soni juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang terus menjalin kolaborasi dengan mitra yayasan serta menguatkan sinergi berbagai pihak untuk pelaksanaan MBG yang efektif dan akuntabel.
Pengawasan Publik dan Peran Masyarakat
Pengawasan program tidak hanya dilakukan oleh BGN dan pemerintah daerah. Dalam konteks nasional yang lebih luas, keterlibatan masyarakat, LSM, media, serta lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut disorot sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memperkuat integritas program MBG.
Kata kunci aksi pengawasan ini adalah keterbukaan informasi. Menurut laporan lain, keterbukaan data dan informasi menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap MBG sebagai program nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Kesimpulan:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dipacu dengan pengawasan ketat dan transparansi di semua lini pelaksanaan. Disiplin terhadap SOP, keterbukaan anggaran dan menu harian melalui kanal digital, serta keterlibatan publik menjadi komponen strategi utama agar program tetap akuntabel, tepat sasaran, sekaligus mendapat dukungan masyarakat luas.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login