Newestindonesia.co.id – Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penggunaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari pos anggaran pendidikan telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy untuk merespons polemik yang berkembang terkait isu bahwa program MBG mengurangi anggaran pendidikan nasional.
Menurut Teddy, alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang telah ditetapkan sebesar 20 persen dari total anggaran negara.
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026) dikutip melalui detikNews.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran pendidikan, termasuk untuk program MBG, telah disepakati sebelumnya dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR.
“Isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” ujar Teddy.
Bantah MBG Mengurangi Program Pendidikan
Teddy juga membantah narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis akan mengurangi anggaran atau program pendidikan.
Ia menilai anggapan tersebut merupakan pemahaman yang keliru.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru,” kata Teddy.
Teddy menegaskan bahwa program MBG justru merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Ia juga menyebut berbagai program pendidikan tetap berjalan seperti sebelumnya.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah program yang tetap berjalan seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, hingga kebijakan baru seperti Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak yang putus sekolah.
Pemerintah Renovasi Ribuan Sekolah
Selain program bantuan pendidikan, pemerintah juga disebut terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas pendidikan.
Menurut Teddy, pada tahun 2025 pemerintah telah melakukan renovasi terhadap sekitar 16 ribu sekolah di berbagai daerah.
“Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun,” jelasnya.
Pemerintah juga disebut meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk pemberian insentif bagi guru honorer dan kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN.
PDIP Soroti Alokasi Dana MBG
Sebelumnya, penggunaan dana pendidikan untuk program MBG menjadi sorotan dari sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati menyebut bahwa dalam dokumen resmi negara terdapat alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk program tersebut.
“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta.
Ia menambahkan, dalam lampiran APBN terdapat alokasi anggaran pendidikan yang digunakan untuk program MBG.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ujarnya.
Ketua Banggar DPR: Semua Fraksi Setujui
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga membenarkan bahwa anggaran program MBG telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN.
“Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN,” kata Said.
Ia menegaskan seluruh fraksi di DPR menyetujui APBN yang di dalamnya termasuk alokasi untuk program tersebut.
“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” ujarnya.
Said menambahkan, DPR mendukung program MBG karena dinilai penting untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.
“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN,” katanya.
Meski demikian, ia menilai tata kelola program MBG tetap perlu diperbaiki agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara optimal.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login