Connect with us

Hallo, Mau Cari Berita Apa Nih?

Newest Indonesia

Nasional

Seskab Teddy Bongkar Fakta di Balik Lawatan Prabowo: Biaya Tambahan Tak Dibebankan ke Negara

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Newestindonesia.co.id, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy sebagai tanggapan atas masukan dan kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Teddy menyampaikan klarifikasi melalui unggahan akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6).

Dalam keterangannya, Teddy terlebih dahulu mengapresiasi pandangan Dino Patti Djalal yang dinilainya sebagai diplomat berpengalaman dan memiliki analisis yang terstruktur.

Menurut Teddy, isu mengenai biaya perjalanan luar negeri Presiden sebenarnya telah beberapa kali dijelaskan kepada publik. Ia menegaskan bahwa negara hanya menanggung biaya sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.

Penegasan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa frekuensi kunjungan luar negeri Presiden membebani anggaran negara. Teddy menyebut seluruh pengeluaran tambahan di luar plafon yang telah dialokasikan pemerintah tidak dibebankan kepada APBN.

Jumlah Rombongan Dipangkas Lebih dari 50 Persen

Selain menjelaskan soal pembiayaan, Teddy juga menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan dalam setiap perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.

Ia mengatakan jumlah delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo kini jauh lebih sedikit dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pengurangan tersebut menjadi salah satu langkah nyata penghematan anggaran.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujar Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa pada masa sebelumnya, jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada era Presiden Prabowo, jumlah peserta rombongan dibatasi hanya sekitar 50 hingga 60 orang.

Baca juga:  Tito Karnavian Ungkap Progres Signifikan Pemulihan Bencana Sumatera, Sisa 173 Pengungsi

“Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” tegasnya.

Respons terhadap Kritik soal Agenda Diplomasi

Teddy juga menanggapi kritik terkait sejumlah agenda diplomasi Presiden Prabowo dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, keputusan mengenai pertemuan yang harus dilakukan secara langsung maupun yang cukup dilakukan melalui sambungan telepon ditentukan berdasarkan prioritas kepentingan nasional.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo bersama Menteri Luar Negeri telah mempertimbangkan secara matang setiap agenda diplomasi yang dijalankan.

“Beliau-beliau lah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup mengenakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan,” kata Teddy.

Menurut Teddy, penentuan agenda tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas diplomasi Indonesia sekaligus kepentingan strategis nasional di berbagai forum internasional.

Pemerintah Klaim Perjalanan Presiden Lebih Efisien

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet juga pernah menegaskan bahwa perjalanan luar negeri Presiden Prabowo dilaksanakan secara efisien, tertib, efektif, dan sesuai prosedur. Pemerintah menyebut penggunaan fasilitas perjalanan serta jumlah pendamping telah disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi anggaran negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pemerintah menilai langkah pengurangan rombongan serta mekanisme pembiayaan tambahan yang ditanggung secara pribadi oleh Presiden menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan agenda diplomasi Indonesia tetap berjalan optimal.

(DAW)

Newest Indonesia Saluran WhatsApp
Newest Indonesia hadir di Saluran WhatsApp

Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.

Baca juga:  Wow! Purbaya Ungkap Uang Pemerintah Mengendap Di Bank Capai Rp1.026 Triliun

Ikuti Sekarang

Ingin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp

Berita Lainnya

Nasional

Newestindonesia.co.id, Massa buruh Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demonstrasi di depan Menara Indomaret kawasan Pantai Indah Kapuk...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Penyebab pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhirnya mulai terungkap. Bareskrim Polri memastikan gangguan tersebut bukan disebabkan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Pemerintah Indonesia memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 telah dibebaskan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menargetkan hasil investigasi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur, Jawa Barat,...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang pengusaha tambang bauksit di Kalimantan Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena memilih berada di luar pemerintahan. Menurut Prabowo, langkah politik...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, kembali bergulir di Pengadilan Militer...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp2 triliun per hari untuk membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar...

Advertisement