Newestindonesia.co.id, Kelompok Hizbullah menolak rencana perundingan antara pemerintah Lebanon dan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang menyebut upaya diplomatik itu tidak akan menghasilkan apa pun selain kegagalan.
Dilansir dari laporan Al Jazeera yang dikutip detikNews, Selasa (14/4/2026), Qassem menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini tidak mendukung adanya dialog damai. Ia menyoroti intensitas serangan militer Israel yang terus berlangsung di wilayah Lebanon.
“Upaya sia-sia,” kata Qassem, merujuk pada rencana perundingan tersebut. Ia menambahkan bahwa pasukan Israel justru meningkatkan serangan terhadap Lebanon dalam beberapa waktu terakhir.
Seruan Boikot Perundingan
Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Qassem secara tegas menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk tidak menghadiri pembicaraan tersebut. Ia bahkan menyebut sikap menolak perundingan sebagai langkah “heroik” yang seharusnya diambil pemerintah.
Menurutnya, rencana pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington, DC, hanya akan menjadi alat tekanan terhadap Hizbullah agar melucuti persenjataan mereka.
“Israel dengan jelas menyatakan bahwa tujuan negosiasi ini adalah untuk melucuti senjata Hizbullah,” ujar Qassem, merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ia mempertanyakan logika di balik keikutsertaan Lebanon dalam perundingan tersebut.
“Jadi, bagaimana mungkin Anda pergi ke negosiasi yang tujuannya sudah jelas?” lanjutnya.
Qassem juga menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan menghentikan perlawanan terhadap Israel. Bahkan, ia menyatakan bahwa konflik akan terus berlanjut di medan perang.
“Kami tidak akan beristirahat, berhenti, atau menyerah. Sebaliknya, kami akan membiarkan medan perang berbicara sendiri,” tegasnya.
Latar Belakang Konflik
Penolakan Hizbullah terhadap perundingan ini tidak terlepas dari situasi konflik yang terus memanas antara kedua pihak. Israel dilaporkan meningkatkan serangan terhadap Lebanon sejak awal Maret 2026, setelah adanya rentetan roket yang diluncurkan oleh Hizbullah.
Padahal, kedua pihak sebelumnya telah terikat dalam kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku sejak November 2024. Namun, kesepakatan tersebut dinilai rapuh dan kerap dilanggar oleh kedua belah pihak.
Sejak eskalasi terbaru, serangan Israel ke wilayah Lebanon dilaporkan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Sedikitnya 2.055 orang tewas, termasuk anak-anak dan tenaga medis, sementara lebih dari 6.500 lainnya mengalami luka-luka.
Selain itu, sekitar 1,2 juta warga Lebanon terpaksa mengungsi akibat intensitas serangan yang terus meningkat.
Eskalasi Regional yang Lebih Luas
Konflik ini juga berkaitan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Hizbullah menyebut bahwa serangan yang mereka lakukan pada 2 Maret lalu merupakan bentuk balasan atas terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Peristiwa tersebut menandai babak baru eskalasi konflik regional, yang tidak hanya melibatkan Lebanon dan Israel, tetapi juga kekuatan besar lain seperti Iran dan Amerika Serikat.
Situasi ini membuat upaya diplomasi menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, Israel menyatakan kesiapan untuk memulai negosiasi formal dengan Lebanon. Namun di sisi lain, Hizbullah sebagai kekuatan militer utama di Lebanon justru menolak keras keterlibatan dalam proses tersebut.
Perbedaan Kepentingan
Perbedaan sikap antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah mencerminkan kompleksitas politik internal negara tersebut. Pemerintah Lebanon berada dalam posisi sulit, di mana mereka harus mempertimbangkan tekanan internasional sekaligus dinamika domestik.
Sementara itu, Hizbullah melihat perundingan sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi mereka, khususnya terkait tuntutan pelucutan senjata.
Dalam pernyataan sebelumnya, tokoh Hizbullah lainnya juga menegaskan penolakan terhadap negosiasi langsung dengan Israel dan mendesak agar pasukan Israel ditarik dari wilayah Lebanon terlebih dahulu.
Prospek Perdamaian yang Suram
Dengan kondisi saat ini, peluang tercapainya perdamaian antara Lebanon dan Israel tampak semakin kecil. Penolakan tegas dari Hizbullah menjadi hambatan besar bagi upaya diplomasi yang tengah diinisiasi.
Selain itu, ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua pihak serta terus berlanjutnya serangan militer membuat dialog menjadi sulit diwujudkan.
Bahkan, pernyataan Qassem yang menegaskan bahwa “medan perang akan berbicara” menunjukkan bahwa konflik bersenjata masih menjadi pilihan utama bagi Hizbullah dalam menghadapi Israel.
Peran Amerika Serikat
Rencana pertemuan di Washington, DC, menunjukkan keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam upaya mediasi konflik ini. AS selama ini memang menjadi salah satu aktor utama dalam dinamika politik Timur Tengah.
Namun, keterlibatan AS juga kerap dipandang dengan skeptis oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Hizbullah, yang menilai Washington memiliki keberpihakan terhadap Israel.
Hal ini semakin memperumit upaya negosiasi, karena tidak semua pihak melihat proses tersebut sebagai langkah netral menuju perdamaian.
Dampak Kemanusiaan
Di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan militer, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling terdampak. Ribuan korban jiwa dan jutaan pengungsi menjadi bukti nyata dari dampak konflik yang berkepanjangan.
Kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan kesehatan, serta krisis kemanusiaan yang meluas menjadi tantangan besar bagi Lebanon.
Tanpa adanya solusi damai yang konkret, situasi ini berpotensi terus memburuk dan memicu instabilitas yang lebih luas di kawasan.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login