Ganjar Singgung Hak Demokrasi Usai Prabowo Sebut Ada Demo Dibayar Rp200 Ribu

Newestindonesia.co.id, Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung adanya dugaan rekayasa serta pendanaan di balik aksi-aksi demonstrasi di Indonesia. Ganjar mengingatkan agar pemerintah tidak menyamaratakan seluruh gerakan massa sebagai aksi bayaran.

Menurut Ganjar, unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Melabeli seluruh aksi massa dengan sentimen negatif dinilai dapat mencederai esensi demokrasi.

Hargai Aspirasi Murni Masyarakat

Ganjar menekankan bahwa mayoritas gerakan turun ke jalan—baik yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, maupun elemen masyarakat sipil—lahir dari kegelisahan nyata terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kita tidak boleh menganggap semua demo itu bayaran. Banyak sekali dari mereka yang turun ke jalan murni karena panggilan nurani untuk menyuarakan ketidakadilan,” ujar Ganjar dikutip melalui detikNews.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin publik harus memiliki kearifan untuk memilah antara kritik yang murni dari akar rumput dengan mobilisasi yang ditunggangi kepentingan politik praktis.

Tantang Penegakan Hukum Berbasis Bukti

Kendati membela hak berpendapat, Ganjar sepakat bahwa segala bentuk tindakan yang bertujuan menciptakan kerusuhan sistematis dengan sokongan dana ilegal harus ditindak. Namun, hal tersebut harus berbasis pada pembuktian hukum, bukan sekadar asumsi atau pernyataan politik.

“Kalau memang ada informasi intelijen atau bukti bahwa suatu aksi didanai untuk tujuan yang melanggar hukum, silakan diproses secara hukum dan dibuka secara transparan kepada publik. Tetapi, jangan sampai hal itu dijadikan alasan untuk membungkam kritik,” tegas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan pidato, Prabowo Subianto sempat menyatakan adanya indikasi bahwa sebagian aksi unjuk rasa digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik luar atau dalam negeri guna mengganggu stabilitas nasional.

Alarm Pengingat Bagi Pemerintah

Ganjar berharap ke depan pemerintah tetap membuka ruang dialog yang inklusif dan tidak alergi terhadap kritik jalanan. Demonstrasi, menurutnya, harus dipandang sebagai fungsi kontrol sosial yang sehat dalam tata negara.

“Suara-suara kritis harus tetap didengar. Ketika ruang dialog tersumbat, maka jalanan menjadi saluran terakhir bagi rakyat. Pemerintah harus menjawabnya dengan kebijakan yang solutif, bukan dengan kecurigaan,” pungkas Ganjar.

(DAW)