Bamsoet: Pergantian Pimpinan BGN Harus Jadi Momentum Pembenahan Tata Kelola

Newestindonesia.co.id, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pergantian pimpinan BGN dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan publik yang muncul selama implementasi program MBG. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo itu mendapat perhatian luas karena menyasar peningkatan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah tantangan dan persoalan turut menjadi sorotan masyarakat.

Bamsoet menilai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian penting dari proses perbaikan agar tujuan utama program tetap berada pada jalur yang benar.

“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan melakukan koreksi terhadap BGN. Langkah ini mencerminkan kesediaan Presiden mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program prioritas negara berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (6/6).

Integritas dan Profesionalisme Harus Menjadi Prioritas

Menurut Bamsoet, pergantian pimpinan di BGN tidak boleh dipandang sekadar sebagai pergantian jabatan semata. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara agar selalu mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatutan dalam menjalankan tugas.

Ia menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dijalankan dengan orientasi pelayanan publik, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Melalui koreksi pada BGN, Presiden juga sedang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan program prioritas negara. Jangan ada yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi relevan mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar serta menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Tantangan Besar dalam Pelaksanaan Program MBG

Bamsoet mengakui bahwa program dengan skala nasional seperti MBG tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis maupun administratif. Kompleksitas pelaksanaan program memerlukan pengelolaan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain distribusi makanan ke berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah terpencil. Selain itu, pengawasan kualitas pangan, pengelolaan anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia di lapangan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.

Menurutnya, evaluasi dan perbaikan berkala merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan program berskala besar. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi yang tepat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh budaya kerja yang dibangun dalam institusi tersebut.

“Yang jauh lebih penting dari pergantian pimpinan adalah terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan kearifan, kepatutan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap anggaran serta fasilitas negara. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program prioritas untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ungkap Bamsoet.

Penegakan Hukum Harus Berjalan Tegas

Selain mendorong pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan, Bamsoet juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan program.

Ia menegaskan bahwa kasus hukum yang menyeret sejumlah pimpinan BGN harus diproses secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurut Bamsoet, proses hukum yang profesional dan objektif akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program yang menjadi salah satu andalan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Mantan pimpinan BGN yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, proses hukumnya harus berjalan secara profesional, objektif, dan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG,” tegasnya.

Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Program Strategis Nasional

Bamsoet menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan program-program strategis nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi juga menghadirkan perbaikan yang lebih substantif dalam tata kelola kelembagaan, pengawasan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya evaluasi dan pembenahan yang berkelanjutan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi syarat mutlak agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

(DAW)