Wamenko Pangan: 80 Persen Kebutuhan Susu Nasional Masih Bergantung Pada Impor

Newestindonesia.co.id, Pemerintah menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi dari luar negeri karena produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi permintaan yang terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan peninjauan ke peternakan sapi perah di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/6/2026). Dalam kunjungannya, Hanif menegaskan bahwa kesenjangan antara produksi dan kebutuhan susu nasional masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Hanif, kapasitas produksi susu nasional saat ini masih jauh dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus terus mengandalkan impor untuk menjaga pasokan susu tetap tersedia.

“Kita pahami betul, bahwa produksi nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait,” kata Hanif saat meninjau peternakan sapi di Puncak, Bogor, dikutip melalui detikNews.

Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin ketergantungan terhadap impor susu berlangsung terus-menerus karena berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Kita juga tentu tidak ikhlas ya, dengan kebutuhan susu yang dengan demikian besarnya, hampir 80 persen dipenuhi dari impor,” ujarnya.

Konsumsi Susu Nasional Masih di Bawah Standar FAO

Selain persoalan produksi, Hanif juga menyoroti tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO.

Menurutnya, FAO merekomendasikan konsumsi susu sekitar 30 kilogram per kapita per tahun. Namun realisasi konsumsi masyarakat Indonesia saat ini masih berada di kisaran 16,2 hingga 16,8 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menunjukkan masih rendahnya asupan susu masyarakat sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi pangan bergizi.

“Kemudian itu juga masih jauh dari yang distandarkan dari FAO. FAO menyampaikan bahwa paling tidak per kapita, artinya perorangan per tahun, ini kita memerlukan hampir 30 kilogram susu yang harus disampaikan kepada seluruh penduduk Indonesia,” kata Hanif.

Hanif menjelaskan bahwa untuk memenuhi tingkat konsumsi yang ada saat ini saja Indonesia masih harus mengimpor sebagian besar kebutuhan susu. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi dalam negeri menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

“Namun kita sampai hari ini baru 16,2-16,8 kilogram, jadi masih sangat jauh gap-nya. Untuk memenuhi itu saja, 80 persennya masih impor, apalagi untuk memenuhi 30 kilogram per tahun per kapita. Ini lah langkah-langkah segera harus dilakukan,” lanjutnya.

Peternak Keluhkan Lahan dan Ketersediaan Pakan

Dalam dialog dengan para peternak sapi perah di kawasan Puncak, Hanif menerima berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi sektor peternakan susu nasional.

Sejumlah peternak mengeluhkan keterbatasan lahan untuk pengembangan usaha peternakan, tingginya biaya pakan, hingga minimnya ketersediaan tanaman hijauan yang menjadi sumber pakan ternak. Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan produksi susu dalam negeri.

Selain itu, peternak juga menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup signifikan di setiap rantai distribusi susu, mulai dari tingkat petani, koperasi, hingga pabrik pengolahan.

“Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kemudian kurangnya ketersediaan tumbuhan tanaman, ketersediaan pakan. Kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik,” kata Hanif.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu segera dicari solusi bersama agar industri susu nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang lebih baik bagi peternak.

Pemerintah Siapkan Rapat Koordinasi dan Solusi Terpadu

Menanggapi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, Hanif memastikan pemerintah akan segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun langkah penyelesaian yang komprehensif.

Ia menyebut akan mengundang pejabat eselon I dari kementerian terkait, akademisi, serta tokoh masyarakat dan pelaku usaha peternakan untuk membahas secara khusus persoalan yang dihadapi peternak sapi perah di kawasan Cisarua dan sekitarnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat sektor peternakan susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dorong Cisarua Kembali Jadi Sentra Susu Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Hanif juga menyampaikan harapannya agar kawasan Cisarua, Bogor, dapat kembali menjadi salah satu pusat produksi susu terbesar di Indonesia.

Wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki sejarah panjang sebagai kawasan peternakan sapi perah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta perbaikan berbagai kendala yang dihadapi peternak, pemerintah optimistis kawasan tersebut dapat kembali berkembang menjadi sentra susu nasional.

“Jadi saya akan mengundang rapat koordinasi dengan eselon 1 dengan tokoh-tokoh di sini, dengan akademisi, untuk kemudian mengkonstruksikan permasalahan yang ada di Cisarua ini. Harapan kami tentu kita ingin sekali mengembalikan brand Cisarua ini sebagai salah satu sentral susu nasional,” ujar Hanif.

Tantangan Swasembada Susu Nasional

Tingginya ketergantungan impor susu menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain peningkatan jumlah populasi sapi perah, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lahan, pakan, akses pembiayaan, teknologi peternakan, serta kepastian harga bagi peternak.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi susu masyarakat yang sejalan dengan program perbaikan gizi nasional diperkirakan akan terus mendorong kenaikan permintaan susu dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini membuat upaya peningkatan produksi dalam negeri menjadi semakin mendesak agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan dari luar negeri.

(DAW)