Newestindonesia.co.id, Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengingatkan pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) yang tengah dikaji tidak ditempatkan berdekatan dengan akhir pekan. Ia menilai, penetapan hari WFH yang salah justru berpotensi menimbulkan dampak yang tidak sesuai tujuan awal kebijakan tersebut.
Romy menyebut, jika WFH dilaksanakan menjelang akhir pekan, khususnya pada hari Jumat, terdapat potensi penyalahgunaan oleh masyarakat dengan menjadikannya sebagai bagian dari libur panjang.
“Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend,” ujar Romy kepada wartawan, Kamis (26/3/2026) dikutip melalui detikNews.
Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat, bukan menurunkannya. Hal ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama kebijakan WFH yang salah satunya untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset,” katanya.
Selain soal mobilitas, Romy juga menyoroti aspek efektivitas kerja dalam penerapan WFH. Ia menilai, sistem kerja jarak jauh kerap membuat proses kerja menjadi kurang optimal dibandingkan dengan kerja tatap muka.
“Kedua, kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum. Dalam praktiknya, WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang direct,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengambilan keputusan dalam sistem WFH cenderung lebih lambat, koordinasi tidak seefektif kerja langsung di kantor, serta berpotensi menimbulkan fragmentasi komunikasi antar tim.
Lebih lanjut, Romy juga menyoroti hilangnya dimensi interaksi manusia dalam sistem kerja jarak jauh. Menurutnya, interaksi langsung memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan, kepemimpinan, serta soliditas tim kerja.
“Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim,” lanjutnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar kebijakan WFH—baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta—dilaksanakan di pertengahan minggu agar tidak beririsan dengan akhir pekan.
Romy juga mengingatkan agar penerapan WFH tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa kinerja tetap harus menjadi prioritas utama meskipun sistem kerja lebih fleksibel.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login