Newestindonesia.co.id, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan usai Lebaran 2026. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran, khususnya akibat meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026) dikutip melalui detikNews.
Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan teknis. Pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” ujarnya.
Berlaku Usai Lebaran
Penerapan kebijakan WFH ini direncanakan mulai diberlakukan setelah periode Lebaran. Namun demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” kata Airlangga.
Selain itu, durasi kebijakan WFH juga belum ditentukan secara pasti. Pemerintah akan menyesuaikan implementasinya dengan perkembangan kondisi global, terutama terkait harga minyak dan situasi geopolitik di Timur Tengah.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” ujarnya.
Target Efisiensi BBM
Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan signifikan, khususnya dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat.
“Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelasnya.
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global, sekaligus menjaga efisiensi anggaran nasional tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Ke depan, detail teknis pelaksanaan, termasuk skema pengawasan dan sektor prioritas, akan diumumkan setelah proses kajian selesai dilakukan.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login