Newestindonesia.co.id, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kombes Pol. Ariasandy menjelaskan, penetapan status tersangka terhadap Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), I Gusti Ayu Sasih Ira, terkait dengan pelanggaran hak cipta.
Ira diduga tidak membayar royalti atas penggunaan lagu atau musik yang diputar di outlet Mie Gacoan. Ada lebih dari 10 outlet Mie Gacoan di Bali, di antaranya di kawasan Pakerisan, Renon, Teuku Umar Barat, Gatot Subroto, dan Jimbaran. Paling banyak ada di Kota Denpasar dan bahkan ada yang buka 24 jam. Biasanya, musik tertentu akan diputar selama pelanggan mengantre maupun menikmati makanan.
Adapun untuk hitungan jumlah kerugian atas pelanggaran ini, Kombes Pol. Ariasandy menyebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu Kategori Restoran.
“Tarif royalti (musik/lagu) dihitung berdasarkan rumus yaitu jumlah kursi dalam satu outlet (Mie Gacoan) dikali Rp 120.000 dikali 1 tahun dan dikali jumlah outlet yang ada. Sehingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” jelas Kombes Pol. Ariasandy pada Senin (21/7/2025), Seperti dikutip melalui Kompas.
“Jadi sesuai hasil penyidikan, bahwa tanggung jawab ada di direktur,” tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan), I Gusti Ayu Sasih Ira, ditetapkan sebagai tersangka terkait pelanggaran hak cipta. Penetapan tersangka terhadap Ira berawal dari adanya pengaduan masyarakat pada 26 Agustus 2024 atau hampir satu tahun yang lalu.
Selanjutnya, dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 20 Januari 2025. Kombes Pol. Ariasandy menyebutkan bahwa pelapor merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia. LMK tersebut adalah Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI).
Dalam laman resmi SELMI, dituliskan bahwa SELMI merupakan LMK yang mewakili musik produser dan performer (hak terkait) dalam hal mengelola penarikan remunerasi untuk Broadcasting (Radio dan Televisi) juga komunikasi kepada publik.
Remunerasi adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi komunikasi kepada publik atas suatu Karya Cipta atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, produser fonogram dan pelaku pertunjukan memiliki hak untuk menerima remunerasi terkait dengan penggunaan karya rekaman suara yang mengandung hak produser fonogram maupun pelaku pertunjukan.
Adapun penarikan remunerasi atas hak terkait ini meliputi penggunaan karya rekaman suara oleh pengguna yang digunakan di tempat komersial.
“Dalam hal ini diwakili oleh saudara Vanny Irawan selaku Manajer Lisensi sesuai surat kuasa yg diberikan oleh Ketua SELMI,” jelas Kombes Pol. Ariasandy.
Editor: DAW
