Newestindonesia.co.id, Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Kamis (12/6), resmi meminta partai-partai politik untuk mengajukan nama calon jaksa khusus yang akan memimpin penyelidikan besar-besaran terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Penyelidikan tersebut mencakup upaya gagal Yoon memberlakukan darurat militer, serta dugaan korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, sebut pemberitaan kantor berita Korsel, Yonhap.
Langkah itu diambil setelah Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui tiga rancangan undang-undang khusus pekan lalu, yang membuka jalan bagi penyelidikan terhadap Yoon dan mantan ibu negara.
Presiden terpilih Lee Jae-myung diwajibkan menunjuk jaksa khusus dalam waktu tiga hari setelah menerima nama-nama calon dari partai politik.
Setelah ditunjuk, setiap jaksa akan punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan penyelidikan awal, dan pemeriksaan penuh dijadwalkan dimulai awal bulan depan.
Partai Demokrat yang saat ini berkuasa telah mengusulkan tiga nama jaksa.
Penyelidikan itu diperkirakan akan melibatkan hampir 600 personel, termasuk 120 jaksa, dan dapat diperpanjang hingga 170 hari jika diperlukan.
Mantan Presiden Yoon yang diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan pada Maret lalu, menghadapi sejumlah tuduhan serius.
Salah satunya adalah memerintahkan Dinas Keamanan Kepresidenan untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah penahanan pada Januari lalu, dalam konteks upaya darurat militer yang ia gagas.
Ia juga dituduh melakukan intervensi dalam penyelidikan atas kematian Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023. Chae tenggelam saat menjalankan misi penyelamatan banjir, dan laporan menyebut bahwa rompi pelampung tidak dibagikan dalam operasi tersebut.
Yoon membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Ia juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian pada Kamis, dan menolak hadir untuk kedua kalinya dalam kasus darurat militer yang sedang diusut.
Sumber: Antara/Anadolu
