Selain Amankan Rp 301 Triliun, Menkeu Purbaya Raih Gelar Profesor Kehormatan Di China
Menkeu Purbaya dapat gelar pulang dari China / Foto: Dok. Kemenkeu
Newestindonesia.co.id, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mendapatkan penghargaan prestisius berupa gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas Nankai, Tiongkok. Penganugerahan ini diberikan menyusul rangkaian kunjungan kerjanya ke Negeri Tirai Bambu, di mana Menkeu juga memberikan kuliah umum terkait gambaran ekonomi dan fiskal Indonesia di hadapan civitas akademika kampus tersebut.
Gelar kehormatan ini diserahkan langsung oleh Presiden (Rektor) Universitas Nankai, Prof. Chen Yulu. Pihak universitas menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan resmi atas kepemimpinan serta kontribusi nyata Purbaya dalam mengelola keuangan publik dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Keputusan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan Anda yang luar biasa, kontribusi yang menonjol dalam bidang keuangan publik internasional, serta komitmen yang teguh terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Prof. Chen Yulu dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu (24/6/2026).
Merespons penghargaan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan refleksi dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di berbagai sektor strategis.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan insan pengelola keuangan negara yang terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saya meyakini bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan para pembuat kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks,” ujar Purbaya.
Ia juga berharap penganugerahan ini dapat membuka ruang kemitraan yang lebih lebar di masa mendatang, terutama “dalam pengembangan riset, pendidikan dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Amankan Pendanaan Infrastruktur Rp 301,41 Triliun dari AIIB
Selain membawa pulang gelar akademik, kunjungan kerja Menkeu Purbaya ke China menghasilkan capaian strategis di sektor pembiayaan negara. Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan komitmen pendanaan senilai US$ 17 miliar atau setara dengan Rp 301,41 triliun (kurs Rp 17.730) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tepatnya pada periode 2025–2029. Komitmen ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Keuangan RI dan jajaran pimpinan AIIB di Beijing.
“Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$ 17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” jelas Purbaya dalam keterangan tertulisnya.
Skema pembiayaan ini merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah digodok bersama AIIB guna mempercepat realisasi proyek strategis nasional terencana.
Kantongi Dukungan Bank Sentral China untuk Terbitkan Panda Bond
Langkah diversifikasi pembiayaan Indonesia juga mendapat angin segar. Purbaya melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Tiongkok, jajaran investor, serta Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBOC) guna membahas rencana penerbitan perdana Panda Bond—surat utang berdenominasi yuan yang diterbitkan oleh penerbit asing di pasar China.
“Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat,” kata Purbaya.
Penerbitan Panda Bond sengaja ditempuh sebagai bagian dari manajemen risiko agar pembiayaan negara tidak bergantung pada satu mata uang atau pasar keuangan tertentu. PBOC diklaim siap memberikan karpet merah untuk mempercepat proses administratif instrumen fiskal baru ini.
“Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat,” pungkas Purbaya.
(DAW)