Connect with us

Hallo, Mau Cari Berita Apa Nih?

Newest Indonesia

Nasional

Prabowo Minta Kementerian PU Bersih-Bersih, Kerugian Negara Rp 1 Triliun Dikejar

Foto: IST/Tribun Jakarta

Newestindonesia.co.id, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menuntaskan temuan kerugian negara sekitar Rp 1 triliun di lingkungan Kementerian PU. Dukungan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon saat Dody tengah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat.

Dody mengungkapkan, panggilan telepon dari Presiden Prabowo diterimanya ketika ia sedang berada di perjalanan. Bahkan, ia sempat menghentikan kendaraan di jalan tol untuk menerima panggilan tersebut.

“Saya berhenti di tengah jalan tol, mungkin yang ada di Padang tahu saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telepon dan memberikan apresiasinya dan terima kasih. Dan sekaligus meminta saya untuk terus mengerjakan bersih-bersih ini, dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerja lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Dody dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/3/2026).

Menurut Dody, arahan Presiden tersebut menjadi penguatan bagi kementeriannya untuk mempercepat penyelesaian persoalan kerugian negara yang ditemukan dalam audit. Fokus utama saat ini adalah memastikan kerugian tersebut bisa segera dipulihkan dan kembali ke kas negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Saya sampaikan, fokus kita sekarang memang pada itu, pada bagaimana satu triliun itu bisa kita bereskan secepat-cepatnya,” kata Dody.

Dana Bisa Digunakan untuk Infrastruktur Publik

Dody menegaskan bahwa dana sebesar Rp 1 triliun memiliki manfaat yang sangat besar apabila berhasil dikembalikan ke negara. Anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Berapa jembatan yang bisa kita bantu, berapa anak-anak yang sekolah tidak harus berenang dulu untuk menyeberang, berapa rumah yang bisa dibangun, berapa rumah sakit yang bisa dibangun,” ujarnya.

Baca juga:  Kasus Amsal Sitepu Disorot, Menteri Ekraf Akan Susun Pedoman Tarif Jasa Kreatif

Ia menilai, setiap rupiah kerugian negara yang berhasil dipulihkan akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karena itu, Kementerian PU berkomitmen untuk mempercepat proses penuntasan kasus tersebut sekaligus memperbaiki tata kelola internal agar kebocoran anggaran tidak terulang di masa depan.

Kritik Pengembalian Kerugian Negara yang Dicicil

Dalam kesempatan tersebut, Dody juga menyoroti praktik pengembalian kerugian negara yang selama ini kerap dilakukan secara bertahap dengan nominal kecil.

“Kalau kemarin kita sudah memberikan kelonggaran, super-super kelonggaran kepada teman-teman yang melakukan perkeliruan, hanya mengembalikan. Hanya mengembalikan pun, icrit icrit, sejuta dua juta, pending-nya masih banyak. Karena dianggap kalau sudah mengembalikan sejuta dari sekian miliar, selesai sudah,” kata Dody.

Menurutnya, pola pengembalian seperti itu tidak cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan kerugian negara secara menyeluruh. Karena itu, pihaknya ingin mendorong penyelesaian yang lebih tegas dan cepat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Perintah Presiden: Bersih-Bersih Kementerian

Dody menegaskan bahwa langkah pembenahan di lingkungan Kementerian PU merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya.

“Saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto, di hari pertama saya dipanggil ke Kartanegara, perintahnya cuma satu, bersih-bersih,” kata Dody.

Upaya pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo memang menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara, serta memastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dengan dukungan langsung dari Presiden, Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kerugian negara sekaligus memperbaiki sistem pengawasan internal agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan efisien.

Baca juga:  Kasus Kuota Haji 2024: KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka

(DAW)

Newest Indonesia Saluran WhatsApp
Newest Indonesia hadir di Saluran WhatsApp

Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.

Ikuti Sekarang

Ingin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Lainnya

Nasional

Newestindonesia.co.id, Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi,...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Sebanyak 23 korban kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur masih menjalani perawatan intensif di...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menuai sorotan dari Fraksi Partai Golkar DPR...

Regional

Newestindonesia.co.id, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, untuk memindahkan posisi gerbong khusus wanita ke tengah rangkaian kereta api (KRL) menuai...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Duka mendalam masih menyelimuti keluarga dan kerabat korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu korban meninggal...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta satuan tugas (satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang belum melakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi...

Advertisement