Belanja Modal Terus Menyusut, NEXT Indonesia Center Ingatkan Risiko Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi

Newestindonesia.co.id, NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia dalam beberapa tahun mendatang bukan hanya menjaga defisit anggaran tetap rendah dan rasio utang berada dalam batas aman, melainkan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan APBN harus memiliki daya ungkit yang kuat terhadap aktivitas ekonomi melalui belanja-belanja produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/6/2026), Ade mengingatkan bahwa belanja modal merupakan salah satu instrumen paling penting dalam mendorong peningkatan produktivitas, investasi, serta penerimaan negara pada masa mendatang.

“Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah,” ujar Ade Holis, dikutip melalui Antara.

Menurut dia, kualitas belanja negara menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan fiskal Indonesia ke depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ruang fiskal tetap tersedia untuk mendukung investasi publik yang produktif.

Porsi Belanja Modal Terus Menurun

Kajian NEXT Indonesia Center menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat mengalami tren penurunan dalam hampir satu dekade terakhir.

Pada 2017, porsi belanja modal masih mencapai 16,49 persen dari total belanja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut terus menyusut hingga diperkirakan hanya mencapai 8,70 persen dalam APBN 2026.

Penurunan itu terjadi di tengah tren kenaikan belanja pemerintah pusat secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran negara tidak sepenuhnya diikuti peningkatan alokasi untuk investasi yang bersifat produktif.

Di sisi lain, porsi pembayaran bunga utang justru mengalami peningkatan signifikan. Pada 2017, pembayaran bunga utang tercatat sebesar 17,12 persen terhadap total belanja pemerintah pusat.

Angka tersebut meningkat menjadi 21,24 persen pada 2025 sebelum diproyeksikan turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Ade menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa semakin besar ruang fiskal yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan,” katanya.

APBN Perlu Direorientasi

Melihat perkembangan tersebut, NEXT Indonesia Center mendorong pemerintah melakukan reorientasi kebijakan belanja negara agar APBN tidak semakin bersifat defensif.

Belanja yang bersifat rutin dan memiliki dampak produktivitas yang relatif rendah dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang fiskal untuk investasi publik dapat tetap terjaga.

Menurut Ade, langkah tersebut penting untuk memastikan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Kajian Gunakan Metode Bank Dunia

Dalam kajiannya, NEXT Indonesia Center mengukur kesinambungan fiskal Indonesia sepanjang periode 2017-2026 menggunakan pendekatan yang dikembangkan ekonom Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia berjudul Fiscal Sustainability in Theory and Practice.

Metode tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas keseimbangan primer yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.

Keseimbangan primer aktual sendiri merupakan selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang berdasarkan realisasi atau angka yang benar-benar terjadi.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan selama periode 2017 hingga 2019.

Pandemi Jadi Ujian Terbesar Fiskal Indonesia

Namun, kondisi itu berubah ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020 dan 2021.

Kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan negara, serta pelebaran defisit anggaran menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Ade Holis menilai pandemi menjadi ujian terberat bagi fiskal Indonesia selama satu dekade terakhir.

“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” kata dia.

Pemulihan ekonomi yang relatif cepat setelah pandemi dinilai menjadi faktor utama yang membantu mengembalikan kondisi fiskal Indonesia ke jalur yang lebih sehat.

Tahun 2023 Jadi Posisi Fiskal Terkuat

Hasil kajian menunjukkan tahun 2023 menjadi periode dengan kondisi fiskal paling kuat selama masa pengamatan.

Pada tahun tersebut, Indonesia berhasil mencatat surplus keseimbangan primer sebesar 0,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu jauh lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan fiskal yang berada pada level minus 1,85 persen PDB.

Perbaikan kondisi fiskal tersebut berlanjut pada 2024 dan diproyeksikan tetap terjaga hingga 2026.

Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada pada level minus 0,35 persen PDB. Meski masih negatif, angka tersebut tetap lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan fiskal yang berada pada level minus 1,74 persen PDB.

Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum posisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori berkelanjutan.

Ruang Aman Fiskal Belum Sepenuhnya Kuat

Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa kondisi fiskal Indonesia belum sepenuhnya bebas dari risiko.

Hal tersebut tercermin dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025 dan 2026, serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” ujar Ade Holis.

Menurut lembaga tersebut, berbagai risiko eksternal maupun domestik dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Kualitas Belanja Jadi Kunci

Sebagai kesimpulan, NEXT Indonesia Center menilai fondasi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat dan berada dalam jalur yang berkelanjutan.

Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan negara, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Dengan demikian, fokus kebijakan fiskal tidak hanya terletak pada pengendalian defisit dan utang, tetapi juga pada bagaimana APBN dapat terus menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan mampu menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi Indonesia.

(DAW)