Newestindonesia.co.id, Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Vietnam kini menghadapi kebingungan setelah mengundurkan diri atau diberhentikan akibat kebijakan efisiensi baru yang diterapkan pemerintah.
Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran aparatur negara. Mengutip The Straits Times melalui Kompas, Senin (14/7/2025), Vietnam telah memangkas 80.000 posisi pegawai negeri hingga 30 Juni.
Targetnya bahkan mencapai 100.000 posisi dalam waktu dekat untuk menyederhanakan birokrasi, sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satu yang memilih mundur adalah Nguyen Van Cuong (56), mantan pejabat Partai Komunis di Provinsi Bac Giang. Wilayah tempatnya bertugas baru-baru ini digabungkan dengan provinsi tetangga, sehingga posisinya terdampak.
Meski berpeluang naik jabatan, Cuong memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia menerima pesangon sekitar 75.000 dollar AS (sekitar Rp 1,2 miliar).
“Sudah waktunya saya melepaskan diri dari keruwetan politik negara,” ujar Cuong kepada AFP, sambil tertawa kecil.
“Saya sebenarnya masih bisa berkontribusi untuk negara. Tapi sepertinya, justru negara yang kehilangan saya,” lanjutnya. Berbeda dengan Cuong, Nguyen Thi Thu, mantan sekretaris distrik, mengaku berat hati saat memutuskan berhenti sebagai PNS.
Relokasi kantornya ke Provinsi An Giang, yang berjarak lebih dari 70 kilometer dari rumah, memaksanya mengundurkan diri.
“Saya tidak ingin berhenti bekerja. Tapi ini bukan keputusan yang saya buat dengan ringan,” kata Thu.
“Lebih baik mundur secara terhormat daripada menunggu diberhentikan,” tambahnya.
Thu mengungkapkan, ia belum memiliki rencana setelah tak lagi bekerja di pemerintahan. Menghabiskan lebih banyak waktu di rumah membuatnya merasa kehilangan arah.
“Saya benar-benar tidak tahu harus melakukan apa,” ujarnya.
Restrukturisasi besar yang digagas pemerintah ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam.
Ia menyebut langkah ini sebagai “tonggak sejarah strategis” untuk membawa Vietnam menuju negara sosialis yang modern dan sejahtera. “Keputusan ini punya makna besar. Ini bagian dari jalan panjang kita untuk menciptakan negara yang lebih bahagia bagi rakyat,” ucap Lam.
Pemerintah Vietnam meyakini, struktur birokrasi baru akan menghubungkan kekuatan bisnis dan infrastruktur ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih kuat.
Saat ini, Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen pada 2025, dengan ambisi masuk kategori negara berpendapatan menengah pada 2030.
Namun, di balik angka-angka optimistis itu, dampak di lapangan tak sepenuhnya positif. Ribuan pegawai publik yang terdampak kini harus mencari jalan baru, setelah selama ini menggantungkan diri pada jaminan stabilitas pekerjaan dari negara.
Editor: DAW
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login