Trump Ungkap Rencana Pertemuan AS-Iran Di Doha Jelang Negosiasi Kesepakatan Final

presiden-terpilih-as-donald-trump-memberi-isyarat-saat-bertemu-dengan-anggota-dpr-dari-partai-republik-di-capitol-hill-di-wash_169

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Harga Emas Hari Ini
Advertisement

Newestindonesia.co.id, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim bahwa Iran telah meminta sebuah pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa (30/6) di Doha, Qatar. Kendati demikian, pihak Tehran dengan tegas membantah adanya rencana negosiasi langsung secara tatap muka dengan Washington mengenai kesepakatan penghentian perang di Timur Tengah.

Informasi mengenai rencana pertemuan ini mencuat setelah Iran merampungkan pembicaraan pertamanya dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz pasca-penandatanganan kesepakatan AS-Iran. Rencana ini juga bergulir di saat Washington dan Tehran sama-sama sepakat untuk menghentikan aksi saling serang yang sempat merenggangkan komitmen kesepakatan sebelumnya.

Melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengumumkan rencana agenda tersebut kepada publik sejak Senin waktu setempat.

“Iran telah meminta pertemuan. Itu akan berlangsung besok (Selasa) di Doha,” tulis Donald Trump tanpa memerinci lebih lanjut mengenai daftar pejabat yang akan hadir, dikutip melalui AFP.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa Washington telah mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk bertolak ke Qatar.

Kepada Fox News, Leavitt menyatakan bahwa utusan khusus AS, Steve Witkoff, serta penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, “akan terbang ke Doha untuk pertemuan tingkat tinggi minggu ini”.

Bantahan Tegas dari Tehran

Di pihak lain, Pemerintah Iran memberikan respons berbeda terkait klaim sepihak dari Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, meluruskan informasi mengenai keberangkatan delegasi negaranya ke Doha. Ia membenarkan adanya pengiriman tim, namun membantah keras akan adanya dialog langsung dengan utusan AS.

“Kami belum memasuki tahap negosiasi kesepakatan final,” tegas Esmaeil Baqaei dalam keterangannya.

Baqaei menambahkan bahwa kedatangan tim dari Iran murni merupakan delegasi teknis. “Selama beberapa hari ke depan, kami tidak akan mengadakan pertemuan negosiasi apa pun dengan pihak AS di tingkat mana pun,” lanjutnya mengklarifikasi isu tatap muka tersebut.

Baca juga:  Eks Perdana Menteri Korsel Dapat Keringanan Hukuman Di Kasus Darurat Militer

Sengketa Jalur Strategis Selat Hormuz

Upaya diplomasi yang berliku ini terjadi di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz, jalur maritim krusial yang mengontrol seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan bahwa pihaknya baru saja melancarkan serangan udara terhadap 10 target militer milik Iran demi merespons apa yang mereka sebut sebagai “agresi Iran yang terus berlanjut terhadap pelayaran komersial”.

Langkah militer AS tersebut langsung dibalas oleh Iran. Pihak Tehran menyatakan telah meluncurkan serangan balasan yang menyasar ke pangkalan militer AS yang berada di Kuwait dan Bahrain. Blokade serta pengaturan jalur di selat ini hingga kini tetap menjadi poin paling krusial sekaligus sensitif dalam meja negosiasi.

Meski situasi memanas, langkah komunikasi paralel tetap diupayakan oleh Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai pembicaraan awal pasca-kesepakatan dengan Oman, negara yang berbagi wilayah teritorial di selat strategis tersebut.

“Dalam kunjungan ke Muscat, pertemuan pertama Komite Gabungan Hormuz telah diadakan,” tulis Kazem Gharibabadi melalui akun resminya di platform X.

Berdasarkan hukum internasional, wilayah perairan Selat Hormuz merupakan bagian dari wilayah teritorial Oman dan Iran, di mana kedua negara secara umum dilarang memblokir jalur pelayaran internasional ataupun memungut biaya tol. Namun, Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap upaya kapal asing yang melintasi rute di luar koridor pesisir pantai luar mereka dinilai justru akan “meningkatkan ketegangan” di kawasan Timur Tengah.

(DAW)

Berita Hukum Dan Kriminal
Advertisement