Iran Sebut Israel Berpotensi Menghambat Kesepakatan Damai Dengan AS

Newestindonesia.co.id, Proses finalisasi draf perjanjian damai untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini telah memasuki babak akhir. Kerangka kerja yang dikenal sebagai “Nota Kesepahaman Islamabad” atau Islamabad Memorandum of Understanding tersebut dijadwalkan akan ditandatangani secara digital dalam beberapa hari ke depan.

Meski demikian, Pemerintah Iran secara terbuka mewanti-wanti adanya potensi gangguan besar dari pihak ketiga. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan adanya ancaman sabotase dari Israel yang dinilai tidak menginginkan terciptanya perdamaian di antara kedua negara.

“Saya harus jujur mengatakan bahwa perjanjian ini memiliki musuh, yang terpenting adalah rezim Zionis, yang mencari dalih untuk menggagalkannya,” ujar Araghchi dalam wawancara khusus dengan televisi pemerintah Iran, sebagaimana dilansir dari AFP, Sabtu (13/6/2026).

Mekanisme Penandatanganan Jarak Jauh

Araghchi menjelaskan bahwa mengingat situasi geopolitik yang ada, penandatanganan dokumen krusial tersebut tidak akan dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung, melainkan memanfaatkan metode jarak jauh setelah seluruh poin negosiasi diselesaikan.

“Segera setelah tahap akhir negosiasi kami selesai, perjanjian ini akan ditandatangani dan diumumkan. Penandatanganan awalnya akan dilakukan secara digital. Masing-masing pihak akan menandatangani dari jarak jauh. Setelah itu, akan diumumkan bahwa nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak,” jelas Araghchi.

Ia pun optimis proses administrasi ini dapat rampung dalam waktu dekat. “Ini bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang. Saya sangat berharap,” tambahnya.

Sebelumnya, Araghchi juga sempat menyatakan bahwa momentum perdamaian guna menghentikan eskalasi militer dengan AS—yang pecah sejak 28 Februari lalu—telah mencapai titik terdekat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sinyal positif ini sejalan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (11/6/2026), yang mengaku telah membatalkan rencana serangan udara ke Iran demi memberi ruang bagi penandatanganan kesepakatan damai.

Detail Poin Kesepakatan: Blokade Pelabuhan dan Selat Hormuz

Menlu Iran tersebut masih enggan membeberkan seluruh isi dokumen secara mendetail demi menjaga kerahasiaan diplomasi pra-penandatanganan. Menurutnya, memaparkan rincian materi saat ini berisiko “membahayakan penandatanganan kesepakatan.”

Kendati demikian, Araghchi mengonfirmasi beberapa poin mendasar yang menjadi pilar utama dalam draf perjanjian tersebut, termasuk pencabutan blokade laut total dan rekonfigurasi kendali jalur maritim strategis. Draf tersebut memuat kesepakatan pengakhiran blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang telah berlangsung sejak 13 April, sekaligus regulasi baru mengenai pengelolaan Selat Hormuz.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran energi global yang sangat vital. Sejak perang pecah pada 28 Februari melibatkan AS dan Israel, Iran memegang kendali penuh atas lalu lintas selat tersebut dan memperketat izin pelintasan kapal melalui angkatan bersenjatanya.

Terkait hal tersebut, Araghchi menegaskan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi maritim menjadi syarat mutlak bagi Teheran. Blokade angkatan laut harus dicabut sepenuhnya. “Itulah poin pertama yang disebutkan dalam perjanjian,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa peta jalan pengelolaan Selat Hormuz ke depan akan mengalami perubahan struktural, di mana Iran kini sedang melakukan koordinasi intensif dengan Oman. “Iran telah mengambil keputusan tegas bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak akan sama seperti sebelumnya. Hormuz termasuk di antara instrumen pencegahan utama kami,” papar Araghchi.

Nasib Program Nuklir dan Pengayaan Uranium

Selain isu koridor logistik laut, persoalan sensitif mengenai program nuklir Iran juga diatur dalam kerangka kesepakatan ini. Araghchi mengungkapkan bahwa nasib persediaan uranium yang diperkaya tingkat tinggi milik Iran—yang selama ini menjadi kekhawatiran utama Washington—bakal masuk dalam agenda pembahasan lanjutan.

Negosiasi mendalam mengenai isu nuklir tersebut dijadwalkan akan bergulir selama periode 60 hari terhitung setelah kerangka kerja (Nota Kesepahaman Islamabad) resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Terkait materi negosiasi nuklir ke depan, Teheran memastikan tidak akan melonggarkan kedaulatan domestik mereka atas material tersebut. Araghchi menegaskan komitmen final dari posisi politik negaranya. “Posisi kami selalu bahwa satu-satunya cara untuk menangani persediaan material yang diperkaya adalah dengan mengencerkannya di dalam Iran,” pungkasnya.

(DAW)