PKS Setuju Tarif Transjabodetabek Naik, Usulkan Kenaikan Bertahap ke Rp4.500

Newestindonesia.co.id, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif layanan Transjabodetabek menjadi Rp4.500. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan penyesuaian tarif Transjakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, menyatakan pihaknya pada prinsipnya menyetujui kenaikan tarif transportasi publik tersebut. Namun, menurutnya, penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Taufik mengatakan pembahasan mengenai tarif Transjakarta, termasuk layanan Transjabodetabek, telah dilakukan dalam rapat bersama PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Kami sebenarnya setuju untuk menaikkan tarif karena memang tidak bisa terus menerus Transjakarta ini disubsidi demikian besar oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi secara finansial kita juga kesulitan, sehingga untuk mengurangi subsidi dari Pemda DKI kepada Transjakarta, maka Transjakarta harus menaikkan tarif dari busnya,” kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (13/6) dikutip melalui detikNews.

Menurut dia, besaran kenaikan tarif sebaiknya tidak langsung mencapai Rp5.000 sebagaimana sempat diwacanakan. PKS mengusulkan kenaikan yang lebih moderat agar tidak membebani masyarakat pengguna transportasi umum.

“Pertama dilihat lagi ATP (ability to pay) dan WTP (willingness to pay), mungkin naiknya dari Rp 3.500 menjadi… tadinya mau Rp 5.000 pas kan, tapi mungkin naiknya Rp 1.000 saja menjadi Rp 4.500 atau Rp 4.000. Artinya kita tetap naik, tapi kemudian di angka yang tidak memberatkan rakyat dan juga tidak memberatkan Pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.

Selain tarif Transjabodetabek, Taufik juga menyoroti layanan JakLingko yang selama ini dapat dinikmati secara gratis. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi mengingat besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Menurutnya, skema layanan gratis tidak dapat dipertahankan selamanya karena akan semakin membebani anggaran daerah. Karena itu, ia mengusulkan agar layanan JakLingko mulai dikenakan tarif dengan besaran yang tetap terjangkau masyarakat.

Taufik menekankan bahwa kajian mengenai kemampuan bayar (Ability to Pay/ATP) dan kemauan membayar (Willingness to Pay/WTP) masyarakat harus menjadi dasar utama sebelum pemerintah menetapkan kebijakan tarif baru.

Ia juga meminta PT Transjakarta melibatkan masyarakat pengguna dalam proses kajian tersebut agar penyesuaian tarif yang dilakukan tetap sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi warga.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji penyesuaian tarif Transjabodetabek. Pemprov menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah kurang relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh lebih panjang. Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tetap memperhatikan keterjangkauan bagi masyarakat serta keberlanjutan layanan transportasi publik.

(DAW)