Sekjen DPD Ajak Mitra Strategis Perkuat Sinergi, Tekan Fragmentasi Kebijakan

Newestindonesia.co.id, Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah. Ia menyebut tantangan pembangunan saat ini tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh masing-masing institusi.

Dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Iqbal menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas pembangunan nasional.

“Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita harus kolaborasi, harus melalui kerjasama yang terintegrasi,” ujar Iqbal, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai, selama ini fragmentasi kebijakan masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai program berjalan tanpa keterhubungan yang optimal.

“Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi,” ungkapnya.

Iqbal juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan tiga prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan. Pertama, tidak boleh ada ego sektoral. Kedua, pemerintahan harus berjalan secara seamless atau saling terhubung. Ketiga, reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi,” tegasnya.

Sebagai bagian dari implementasi kolaborasi, DPD RI telah menginisiasi sejumlah program berbasis kerja sama lintas sektor. Salah satunya adalah penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025 serta pengembangan program Green Village bersama Kementerian Desa.

“Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan harus berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi,” kata Iqbal.

Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban birokrasi, melainkan justru menyederhanakan proses koordinasi antar lembaga.

“Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Iqbal juga menyampaikan tiga harapan utama. Pertama, terciptanya kesamaan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Kedua, terbentuknya mekanisme kerja yang jelas. Ketiga, munculnya inisiatif konkret yang bisa segera dijalankan bersama.

Ia juga mengingatkan agar forum koordinasi tidak hanya berhenti pada diskusi tanpa implementasi nyata.

“Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menilai peran Sekjen DPD RI strategis dalam mendorong kolaborasi antar lembaga. Ia mengungkapkan bahwa Bulog turut memberikan dukungan teknis kepada DPD RI, termasuk melalui program bantuan beras.

“Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses,” ujar Rizal.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah secara lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

(DAW)