Newestindonesia.co.id, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyambut positif keterlibatan daerah-daerah penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di provinsi tuan rumah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menpora Erick Thohir saat jumpa pers dengan awak media di Graha Kemenpora Jakarta pada Jumat (20/2) sore. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengoptimalkan persiapan PON, termasuk pemanfaatan fasilitas olahraga yang sudah ada.
Menpora Terbuka dengan Provinsi Penyangga
Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap wacana penambahan provinsi penyangga yang memiliki fasilitas pendukung untuk menunjang penyelenggaraan PON bersama NTT dan NTB. Namun, keputusan resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menjadi syarat utama sebelum surat keputusan pemerintah dikeluarkan sebagai payung hukum.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” kata Menpora Erick kepada awak media.
Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan aspek administratif dan audit pemerintahan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia menekankan bahwa payung hukum harus jelas sebelum ada penetapan provinsi penyangga sehingga tidak menjadi isu saat pelaksanaannya.
Latar Belakang Kebijakan
Wacana penambahan provinsi penyangga muncul karena saat ini pembangunan fasilitas olahraga baru dinilai tidak memungkinkan secara anggaran dan efisiensi. Thohir menyebut bahwa banyak fasilitas olahraga di daerah belum optimal, sehingga melibatkan daerah lain dapat menjadi solusi efisien tanpa membebani APBD tuan rumah.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri, banyak pula fasilitas olahraga yang tidak maksimal. Salah satunya tidak ada venue baru,” ujar Menpora Erick di kantornya.
Oleh karena itu, rencana penambahan provinsi penyangga menjadi opsi penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan PON 2028 tetap terjaga tanpa mengabaikan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Sinkronisasi dengan KONI
Dalam kesempatan yang sama, Menpora Erick menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Marciano Norman dan Sekretaris Jenderal Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma untuk membahas persiapan PON secara menyeluruh. Sinkronisasi ini termasuk pembahasan kemungkinan provinsi penyangga menjadi bagian dari supporting system penyelenggaraan multi-cabang olahraga terbesar di Indonesia ini.
“Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Menpora Erick.
Lebih lanjut, Erick berharap bahwa setelah keputusan resmi KONI keluar, pemerintah dapat segera menerbitkan surat resmi sebagai landasan hukum keterlibatan daerah penyangga. Hal ini dinilai penting untuk memastikan koordinasi efektif antar instansi yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan PON 2028.
Dampak dan Harapan
PON 2028 dipandang sebagai momentum penting untuk mengangkat prestasi olahraga nasional sekaligus memperkuat peran daerah dalam penyelenggaraan event olahraga berskala nasional. Dengan pelibatan provinsi penyangga, diharapkan peningkatan fasilitas dan daya dukung lokal dapat menyebar lebih merata, serta menjadi wadah pengembangan bakat atlet dari berbagai penjuru Nusantara.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login