Newestindonesia.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap arus kas dan tabungan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Langkah itu diambil sebagai respons terhadap maraknya kasus korupsi di internal DJP dan sebagai bagian dari upaya pembenahan instansi yang rentan penyalahgunaan wewenang.
Akses Lengkap ke Rekening Pejabat Pajak
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengatakan dirinya memiliki kemampuan untuk melihat data rekening seluruh pejabat DJP, khususnya eselon III, dan sebagian besar eselon I.
“Saya punya akses ke semua pejabat. Yang saya periksa sampai eselon III. Eselon I sebagian besar juga saya lihat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (22/1/2026) seperti dikutip melalui Liputan6.
Menurut Purbaya, pemeriksaan ini dilakukan di luar mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang biasa dilaporkan para pejabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menekankan bahwa pemeriksaan melalui data bank dapat memperkuat validitas laporan LHKPN.
Temuan Sementara dan Pesan Tegas
Dari pemeriksaan awal yang telah dilakukan, Purbaya menyebut saldo tabungan para pejabat tersebut “cenderung normal”. Namun, ia memperingatkan jajaran pajak agar tidak lengah:
“Tapi jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain, atau orang lain bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah,”
tegasnya.
Purbaya juga menegaskan bahwa tindakan pengawasan dilakukan bukan untuk “gaya-gayaan” atau seremonial, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap potensi penyimpangan.
Upaya Pembenahan Lingkup Pajak dan Bea Cukai
Selain pemeriksaan rekening, Purbaya mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Langkah ini termasuk mutasi pejabat hingga sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tugas sesuai standar profesional.
Menurutnya, rotasi dan sanksi diperlukan agar organisasi tidak dikuasai oleh oknum yang tidak bekerja sesuai integritas publik.
Konteks Kasus dan Tekanan Publik
Pernyataan Purbaya datang di tengah tekanan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah oknum pejabat pajak di wilayah Jakarta Utara. Kasus itu kembali mencuatkan sorotan publik terhadap budaya korupsi di DJP.
Purbaya juga meminta anak buahnya melaporkan pihak yang menjadi “backing” atau melindungi praktik tidak semestinya dalam pekerjaan, menjanjikan dirinya akan turun tangan menyelesaikannya.
(DAW)
