Newestindonesia.co.id, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menetapkan dr. Resti Apriani (35), pemilik biro travel, sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan calon wali kota Palopo, Putriana Hamda Dakka atau yang akrab disapa Putri Dakka. Keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan bukti dugaan fitnah yang tersebar di media sosial.
Kanit 4 Subdit V Cyber Ditreskrimsus, Kompol Sultan Ikbal, membenarkan status tersangka tersebut kepada wartawan, Sabtu pagi.
“Iya benar, terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya tanpa merinci lebih jauh.
Latar Belakang Kasus
Kasus bermula dari laporan resmi yang dilayangkan Putri Dakka ke Polda Sulsel pada 19 Desember 2024. Laporan itu terkait unggahan di akun Instagram yang diduga dibuat oleh dr. Resti, dimana Resti menyebut Putri telah menipu jamaah program umrah subsidi. Dalam unggahan itu disebut jumlah jamaah mencapai ratusan, informasi yang menurut Putri tidak akurat karena jumlah sebenarnya jauh berbeda.
Menurut Putri, tuduhan tersebut tidak hanya merusak nama baik tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap program yang dikelolanya. Ia menegaskan bahwa penyebaran konten yang merugikan reputasi tidak dapat ditoleransi, apalagi di era digital saat ini dimana informasi cepat menyebar.
Kuasa hukum Putri, Artahsasta Prasetyo Santos, menilai bahwa penghinaan terjadi secara masif dan terstruktur, bahkan sampai ke media arus utama (mainstream). Ia menduga hal ini merupakan bagian dari black campaign yang terencana untuk menjatuhkan pamor kliennya saat kontestasi politik Pilkada Palopo 2024 lalu.
Respons Pihak Tersangka
Sementara itu, penasihat hukum dr. Resti, Ida Hamida, menyatakan akan menelaah materi perkara terkait penetapan tersangka. Pihaknya belum memastikan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh.
“Saya pelajari dulu materi kasusnya… terkait langkah apa yang akan kami tempuh,” ujarnya.
Resti sendiri dalam pernyataannya setelah ditetapkan tersangka justru meminta agar Putri lebih terbuka dan transparan mengenai program umrah subsidi yang dijalankannya. Ia juga menyebut bahwa tuduhan yang disampaikannya adalah bentuk kekhawatiran publik.
Ia bahkan menyinggung pasal terbaru dalam KUHP yang dianggapnya dapat menjadi pembelaan apabila informasi itu benar dan disampaikan untuk kepentingan umum.
Perseteruan Laporan dan Laporan Balik
Perlu diketahui, bukan hanya Putri yang melaporkan Resti. Sebelumnya Resti juga telah melaporkan balik Putri Dakka ke Polda Sulsel pada 23 Desember 2024 atas dugaan penipuan umrah subsidi dan pencemaran nama baik. Namun laporan tersebut masih merupakan bagian dari rangkaian perseteruan hukum antara keduanya.
Sumber: Berbagai Sumber, Editor: DAW
