Newestindonesia.co.id, Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) melakukan penyerahan penyelamatan keuangan negara hasil kerja selama 10 bulan. Total penyelamatan keuangan negara diakumulasi menjadi total Rp 6,6 triliun atau tepatnya Rp 6.625.294.190.469,74.
Penyerahan itu dilakukan oleh Satgas PKH diwakili oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan penyerahan tersebut.
Dilansir detikFinance, Kejaksaan Agung mencatat hasil penertiban yang dilakukan hari ini berupa penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp 2,34 triliun atau tepatnya Rp 2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan kelapa sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.
Kemudian penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar Rp 4,28 triliun atau tepatnya Rp 4.280.328.440.469.
Ada juga hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektare (ha). Lahan itu sebagian akan dikonservasi kembali oleh Kementerian Kehutanan dan sisanya diberikan ke BPI Danantara untuk digunakan oleh BUMN.
Tumpukan uang penyelamatan keuangan negara yang dipamerkan oleh Kejaksaan Agung. Uang itu berbentuk gunungan Rp 100 ribuan yang ditumpuk bagaikan tembok setinggi sekitar 2 meter.
Lalu mau diapakan uang penyelamatan kerugian negara tersebut oleh Purbaya sebagai bendahara negara?
Tambal Defisit APBN
Usai acara penyerahan, Purbaya mengatakan uang Rp 6,6 triliun itu akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini bisa juga dipakai ngurangin defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan, tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa,” ujar Purbaya.
Purbaya menyinggung defisit APBN bisa mendekati 3%. Dengan tambahan Rp 6,6 triliun dari hasil kerja Satgas PKH defisit APBN bisa ditambal.
“Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit. Kalau memang angkanya mepet-mepet ke atas 3%, kita kurangin ke bawah 3%. Dengan tambahan ini saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%,” ujar Purbaya.
Eks Bos LPS itu meyakini defisit APBN bakal dijaga tetap di bawah 3%. Angkanya tidak akan jauh-jauh dari yang sudah diumumkan sebelumnya. Sampai 30 November 2025, APBN defisit Rp 560,3 triliun, setara 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu target defisit hingga akhir tahun per Laporan Semester I 2025 ditetapkan 2,78%.
“Mungkin nggak jauh yang kita udah umumkan kemarin-kemarin,” ujar Purbaya.
Dia juga sempat ditanya langsung apakah defisit akan bengkak lebih dari target 2,78%, dia menilai belum bisa menjawab sebab uang keluar masuk pada APBN masih terus berjalan.
“Nanti kita lihat, ini kan uangnya masih masuk terus, pajak juga masih masuk, belanja juga masih keluar, kita masih belum clear seperti apa, tapi yang jelas anggarannya aman,” ujar Purbaya.
Ketika ditanya kembali untuk meyakinkan, Purbaya tetap menjawab tidak tahu. Yang jelas tambahan Rp 6,6 triliun dari Satgas PKH sudah sangat membantu menambal defisit APBN. Dia menegaskan pemerintah akan patuh pada UU APBN bahwa defisit mesti dijaga di bawah 3%.
“Nggak tahu, kita lihat. Ini kan ada tambahan nih. Kalau nggak ada ini mungkin udah mepet ke sana, tapi kita lihat seperti apa nanti. Tapi yang jelas kita nggak akan melanggar undang-undang,” papar Purbaya.
Editor: DAW
