Pemerintah Cuma Meninjau, Warga Sukabumi Rogoh Rp 500 Juta Bangun Tanggul Sendiri

Newestindonesia.co.id, Warga di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengambil langkah luar biasa untuk mencegah banjir dan longsor dengan membangun tembok penahan tanah (TPT) di aliran Sungai Ciseureuh secara swadaya. Langkah itu dilakukan menyusul kekhawatiran warga terhadap ancaman banjir susulan yang bisa menghancurkan rumah di kawasan tersebut.

Abrasi hebat pasca banjir bandang pada tahun 2024 telah menggerus daratan sungai hingga mencapai 20 meter, sehingga deretan rumah warga kini berada di atas tebing yang rawan amblas. Kondisi ini memicu warga untuk bergerak sendiri karena menilai respons pemerintah belum memberi solusi konkret.

Suara Warga: “Pemerintah Hanya Datang Lihat-Lihat”

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sangrawayang, Heris Sponga, menyatakan kekecewaannya terhadap respons pemerintah yang dianggap hanya sebatas kunjungan tanpa tindakan nyata. Ia mengatakan:

“Ini untuk meringankan pemerintah. Karena faktanya pemerintah cuma datang lihat-lihat, tapi nggak ada solusi. Pak Atok (pemilik lahan) berani berkorban hampir Rp 500 juta demi menyelamatkan warga. Kalau enggak dibeton sama ini, ini rumah pasti habis,” dikutip melalui Liputan6.

Heris menegaskan pembangunan TPT beton bukan dimaksudkan untuk mempersempit aliran sungai, seperti beberapa kali dibicarakan di media sosial, tetapi sebagai upaya terakhir agar delapan rumah di sekitar lokasi tidak tergerus banjir lanjutan.

Dampak Langsung di Lapangan

Salah satu warga, Ruyatna dari Kampung Cisaat, menceritakan bagaimana arus sungai pernah menghanyutkan fasilitas MCK dan kandang domba milik warga. Ia menegaskan bahwa tanah yang kini dibeton memiliki legalitas kepemilikan yang sah:

“Sekarang ini sama yang punya lahan di tanggul, bukan menanggul sungai, tapi mengamankan aset beliau dan warga di sekitar pemukiman. Alhamdulillah warga terbantu.”

Pemerintah Akui Keterbatasan Anggaran

Sementara itu, Camat Simpenan, Supendi, menjelaskan keterbatasan pemerintah dalam bergerak cepat karena proses penganggaran yang membutuhkan waktu panjang. Meski demikian, ia menyatakan dukungan terhadap inisiatif warga.

“Kami sebagai pemerintah tentu mendukung. Kalau menunggu anggaran tentu sangat lama prosesnya. Jadi ketika ada masyarakat berinisiatif, ya kita berterima kasih,” ujar Supendi.

Supendi menambahkan bahwa ancaman abrasi tidak hanya mengancam rumah warga tetapi juga jembatan milik pemerintah provinsi, yang merupakan jalur vital menuju kawasan wisata Geopark Ciletuh.

Harapan Warga dan Tantangan Ke Depan

Pembangunan TPT swadaya ini terus berjalan demi memastikan keselamatan warga, sambil menunggu langkah lebih nyata dari pemerintah. Warga berharap upaya ini dapat mengurangi dampak bencana alam yang berulang, serta menjadi contoh kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

(DAW)