Tinjau Bener Meriah, Tito Karnavian Pastikan Satgas PRR Prioritaskan Keselamatan Warga

Newestindonesia.co.id, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan dan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, akan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung proyek perbaikan jalan dan jembatan yang terdampak bencana di wilayah tersebut pada Selasa (7/7/2026). Dalam kunjungan lapangan ini, Tito didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Plt. Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bener Meriah.

Apresiasi Swadaya dan Evaluasi Teknis Jembatan Enang-Enang

Di sela peninjauan, Tito memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aksi swadaya masyarakat setempat. Sebelumnya, warga secara bergotong royong membangun Jembatan Enang-Enang secara mandiri demi menjaga pemulihan mobilitas harian mereka pascabencana.

Meski demikian, berdasarkan hasil pembahasan komprehensif bersama tim teknis di lapangan, kondisi Jembatan Enang-Enang dinilai belum cukup aman untuk menampung beban kendaraan, terutama jenis kendaraan berat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk segera mengambil tindakan penguatan pada struktur jembatan.

“Jembatan Enang-Enang ini tetap difungsikan tapi nanti akan diperkuat dan dipelajari strukturnya teknis itu oleh Balai PU (Pekerjaan Umum),” ujar Tito usai meninjau lokasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7/2026).

Pembatasan Kendaraan dan Pemasangan Portal

Sebagai langkah antisipasi jangka pendek, pemerintah menetapkan aturan ketat di mana Jembatan Enang-Enang untuk sementara waktu hanya diizinkan untuk dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan saja. Sementara untuk kendaraan dengan tonase besar, izin melintas masih harus menunggu hasil kajian teknis lanjutan yang dikeluarkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Untuk memastikan kepatuhan para pengguna jalan terhadap pembatasan ini, pemerintah daerah setempat dijadwalkan segera memasang portal pembatas di sekitar lokasi akses. Langkah ini diambil guna menghalau kendaraan berat yang nekat melintas demi menghindari risiko yang membahayakan.

Jalan Tengah Demi Keselamatan Warga

Tito memaparkan bahwa kebijakan pembatasan serta rencana penguatan struktur ini merupakan jalan tengah yang paling rasional. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan darurat mobilitas warga dengan faktor keselamatan yang menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Pemerintah memahami bahwa aktivitas harian warga tidak boleh terganggu. Namun di sisi lain, mitigasi risiko fatal harus dikedepankan sebelum jembatan dinyatakan benar-benar kokoh dan aman sepenuhnya.

“Kita nggak ingin juga kalau ada kecelakaan kemudian roboh,” tegas Tito.

Mantan Kapolri ini mengaku sangat memahami aspirasi dan harapan masyarakat yang ingin agar Jembatan Enang-Enang bisa terus dimanfaatkan tanpa hambatan. Jembatan ini merupakan urat nadi utama yang menghubungkan warga menuju fasilitas pendidikan (sekolah), pusat aktivitas ekonomi, hingga akses ke berbagai layanan publik.

Apabila jalur vital ini terpaksa ditutup total, masyarakat harus memutar melalui rute alternatif yang jarak tempuhnya jauh lebih panjang. Hal tersebut dipastikan akan memicu pembengkakan biaya transportasi sehari-hari yang memberatkan warga setempat.

(DAW)