Pukulan Politik Untuk Trump, Senat AS Setujui Resolusi Setop Perang Iran

Newestindonesia.co.id, Kongres Amerika Serikat memberikan pukulan politik signifikan kepada Presiden Donald Trump setelah Senat menyetujui resolusi yang mengarahkan penghentian keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran tanpa persetujuan resmi Kongres.

Dilansir melalui Reuters, Kamis (25/6/), Resolusi tersebut lolos melalui pemungutan suara ketat 50 berbanding 48. Hasil itu membuat Senat mengikuti langkah DPR AS yang sebelumnya telah lebih dulu mengesahkan resolusi serupa. Ini menjadi kali pertama kedua kamar Kongres secara bersamaan menggunakan ketentuan War Powers Resolution untuk membatasi kewenangan presiden terkait operasi militer terhadap Iran.

Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran sejak awal tahun. Sejumlah anggota parlemen menilai keterlibatan militer dilakukan tanpa otorisasi yang jelas dari Kongres sebagaimana diamanatkan Konstitusi AS.

Empat Senator Republik Berpaling dari Trump

Keputusan Senat menjadi sorotan karena mendapat dukungan dari empat senator Partai Republik, yakni Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, dan Bill Cassidy.

Keempatnya bergabung dengan mayoritas senator Demokrat untuk menyetujui resolusi tersebut. Sementara itu, Senator Demokrat John Fetterman justru memilih menolak resolusi dan berpihak pada mayoritas anggota Partai Republik yang menentangnya.

Dukungan lintas partai itu menunjukkan munculnya keresahan yang semakin besar di Washington terhadap kebijakan luar negeri Trump, khususnya terkait konflik Iran. Beberapa anggota Kongres menilai kewenangan perang tidak boleh sepenuhnya berada di tangan presiden tanpa pengawasan legislatif.

Trump Murka, Sebut Resolusi “Tak Bermakna”

Presiden Donald Trump merespons keras keputusan tersebut. Ia mengecam resolusi yang disahkan Senat dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak memiliki arti praktis.

Trump bahkan menyebut resolusi itu sebagai sesuatu yang “meaningless” atau tidak bermakna. Gedung Putih juga menegaskan bahwa konflik dengan Iran pada dasarnya telah berakhir setelah adanya kesepakatan penghentian permusuhan yang ditandatangani beberapa waktu lalu.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa tindakan militer yang dilakukan sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Namun para pendukung resolusi menilai langkah Kongres tetap penting sebagai penegasan kembali peran legislatif dalam menentukan keterlibatan militer Amerika Serikat di luar negeri.

Tim Kaine: Kongres Harus Pegang Otoritas Perang

Salah satu pendukung utama resolusi tersebut adalah Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat.

Kaine menegaskan bahwa keputusan Senat merupakan langkah bersejarah untuk mengembalikan otoritas perang kepada Kongres sebagaimana diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Menurutnya, keputusan untuk membawa negara ke dalam konflik bersenjata tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh presiden tanpa persetujuan wakil rakyat.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menyebut resolusi tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap cara pemerintahan Trump menangani konflik Iran. Schumer juga mengkritik kurangnya transparansi pemerintah dalam berbagai keputusan terkait perang tersebut.

Bersifat Simbolis, Tetapi Jadi Teguran Politik

Meski telah lolos di DPR dan Senat, sejumlah pakar hukum menilai resolusi tersebut kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memaksa presiden menghentikan operasi militer.

Beberapa putusan hukum sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan War Powers Resolution sering kali menghadapi perdebatan konstitusional dan sulit ditegakkan secara langsung terhadap presiden.

Meski demikian, pengesahan resolusi tersebut tetap dianggap sebagai teguran politik yang sangat kuat terhadap Trump.

Selain memperlihatkan adanya perlawanan dari sebagian anggota Partai Republik sendiri, hasil pemungutan suara juga menunjukkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap biaya politik, ekonomi, dan keamanan yang ditimbulkan oleh konflik dengan Iran. Survei Reuters/Ipsos yang dikutip sejumlah media menunjukkan hanya sekitar seperempat warga Amerika yang menilai perang tersebut layak dilakukan.

Tekanan Politik Jelang Pemilu

Analis politik menilai hasil voting ini dapat menjadi indikator penting menjelang pemilu sela Amerika Serikat. Sejumlah legislator Republik mulai mengambil jarak dari kebijakan luar negeri Trump karena khawatir dampaknya terhadap elektabilitas partai.

Meski resolusi tersebut kemungkinan tidak akan mengubah kebijakan Gedung Putih secara langsung, keputusan Kongres memperlihatkan adanya ketidakpuasan yang semakin besar terhadap pendekatan Trump dalam menangani konflik Iran.

Dengan DPR dan Senat kini berada pada posisi yang sama, tekanan politik terhadap pemerintahan Trump diperkirakan akan terus meningkat, terutama apabila ketegangan dengan Iran kembali memanas dalam beberapa bulan ke depan.

(DAW)