DPR Minta TVRI Buka Detail Hak Siar Piala Dunia 2026, Modernisasi Penyiaran Jadi Prioritas
Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto: Dok. Istimewa
Newestindonesia.co.id, Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mengedepankan transparansi terkait pengelolaan hak siar Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga mendorong agar tambahan pendanaan yang dimiliki TVRI digunakan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan mempercepat transformasi digital.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Penurunan Anggaran Jadi Tantangan
Andhika menilai penurunan pagu indikatif yang diterima TVRI menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran publik tersebut. Namun, menurutnya, dukungan pendanaan tambahan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar Andhika.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan negara memiliki kewajiban menjamin akses informasi yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Fokus pada Modernisasi Infrastruktur dan Digitalisasi
Menurut Andhika, masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang mengalami keterbatasan akses terhadap siaran televisi digital dan informasi nasional. Karena itu, tambahan anggaran yang diperoleh TVRI perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran.
Ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi proses produksi, serta penguatan kualitas siaran daerah.
“Bagaimana caranya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk memodernisasi pemancar, meningkatkan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, dan peningkatan kualitas siaran daerah,” kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting agar TVRI dapat menjalankan perannya sebagai penyedia layanan informasi publik secara lebih merata dan berkualitas.
Biaya Hak Siar Piala Dunia Jadi Sorotan
Di luar pembahasan anggaran, Andhika juga menyoroti besaran biaya hak siar Piala Dunia 2026 yang menurut informasi yang diterimanya mencapai sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat.
Ia mempertanyakan nilai tersebut karena dianggap lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang diterimanya, Thailand disebut hanya mengeluarkan sekitar 40 juta dolar AS, sementara Malaysia berada di kisaran 35 juta dolar AS. Bahkan, menurutnya, biaya yang dibayarkan Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang disebut mencapai sekitar 60 juta dolar AS.
Minta TVRI Buka Mekanisme Perhitungan
Atas dasar itu, Andhika meminta TVRI menjelaskan secara terbuka mengenai mekanisme dan perhitungan nilai hak siar tersebut. Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran negara dan mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Menurut Andhika, transparansi merupakan aspek penting mengingat pembiayaan hak siar menggunakan dana publik sehingga akuntabilitas harus menjadi prioritas.
Dorong Peningkatan PNBP
Selain menyoroti hak siar Piala Dunia, Andhika juga mendorong TVRI meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menilai capaian PNBP TVRI yang berada di kisaran Rp400 miliar masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan kebutuhan operasional lembaga penyiaran publik tersebut.
Andhika berharap TVRI terus memperkuat kinerja dan inovasi sehingga mampu meningkatkan pendapatan tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai penyedia layanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Transparansi dan Modernisasi Dinilai Kunci
Pembahasan mengenai hak siar Piala Dunia 2026 menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI. Selain persoalan anggaran, modernisasi infrastruktur dan transformasi digital dinilai menjadi kunci agar TVRI dapat meningkatkan kualitas layanan penyiaran nasional.
Dengan keterbukaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, TVRI diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus memperkuat akses informasi nasional.
(DAW)
