Newestindonesia.co.id, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mulai meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih fokus pada pelaksanaan program konkret yang mampu menjawab tantangan nasional, terutama di sektor ketahanan pangan dan transisi energi.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima Arya dalam keterangannya.
Menurutnya, pemerintah daerah kini juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia menilai daerah harus mampu bergerak cepat agar program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Bima Arya menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah berpacu memanfaatkan bonus demografi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, sinergi antardaerah dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral antarwilayah yang kerap menghambat distribusi komoditas pangan. Menurutnya, daerah yang memiliki surplus pangan harus mampu menopang wilayah lain yang mengalami kekurangan melalui sistem kerja sama yang lebih efektif dan berbasis data akurat.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Bima Arya juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi di daerah, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memahami dan menjalankan kebijakan pemerintah terkait kendaraan ramah lingkungan.
Ia mengingatkan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat penggunaan energi bersih di Indonesia.
Tak hanya itu, Bima Arya juga meminta kepala daerah terus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi wilayah masing-masing. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan pajak, melainkan melalui kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.
“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, nggak hanya menaikkan pajak,” pungkasnya.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
