Newestindonesia.co.id, Polemik terkait pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengenai keterlibatan sejumlah “homeless media” sebagai mitra pemerintah memicu respons dari berbagai platform media digital.
Sejumlah media yang disebut tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) menegaskan belum pernah menyepakati kerja sama resmi maupun posisi sebagai mitra pemerintah sebagaimana berkembang di ruang publik. Polemik ini muncul setelah Bakom RI memperkenalkan kolaborasi dengan ekosistem media digital untuk memperluas komunikasi publik pemerintah di era media sosial.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Qodari menjelaskan bahwa pemerintah kini mulai menyesuaikan strategi komunikasi dengan perkembangan konsumsi informasi masyarakat yang semakin dominan melalui platform digital.
“Kehadiran teman-teman new media ini mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya. Tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital,” ujar Qodari.
Qodari menyebut fenomena “homeless media” merujuk pada entitas media yang tumbuh langsung di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan X tanpa bergantung pada situs web atau aplikasi mandiri sebagaimana media konvensional. Menurutnya, kekuatan media digital saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki jangkauan publik yang sangat besar.
Ia bahkan menyebut jaringan new media tersebut memiliki potensi jangkauan audiens yang sangat luas.
“New media ini sudah punya pengikut yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai 4 sampai 5 miliar per bulan,” kata Qodari.
Dalam pemaparannya, Bakom RI turut menampilkan daftar puluhan platform digital yang disebut masuk dalam ekosistem Indonesia New Media Forum. Beberapa di antaranya adalah Narasi, Folkative, USS Feeds, CXO Media, GNFI, Kok Bisa, hingga Nalar TV.
Namun setelah daftar tersebut beredar luas di media sosial, sejumlah platform memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan tidak pernah menandatangani kerja sama formal maupun menyatakan diri sebagai media pendukung pemerintah.
CNN Indonesia melaporkan sejumlah media digital membantah telah bersepakat menjadi mitra pemerintah seperti yang dipersepsikan publik setelah pernyataan Qodari muncul.
Polemik tersebut kemudian memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian publik menilai langkah pemerintah menggandeng media digital merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan pola komunikasi masyarakat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait independensi media digital apabila terlalu dekat dengan kekuasaan.
Pengamat komunikasi menilai perkembangan media berbasis platform sosial memang telah mengubah lanskap distribusi informasi di Indonesia. Media digital dengan format singkat dan cepat viral dinilai lebih mudah menjangkau generasi muda dibanding media konvensional.
Fenomena tersebut juga sejalan dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dan distribusi informasi publik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah polemik yang berkembang, diskursus mengenai batas independensi media digital, transparansi kerja sama dengan pemerintah, serta standar verifikasi informasi diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
