Connect with us

Hallo, Mau Cari Berita Apa Nih?

Newest Indonesia

Nasional

Sri Mulyani Tetapkan Tarif Sewa Hotel Pejabat Maksimal Rp9,3 Juta Per Malam!

Foto: ritzcarlton.com

Newestindonesia.co.id, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif penginapan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) maksimal sebesar Rp9,3 juta per malam.

Kebijakan terkait besaran tarif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid disebutkan, besaran tarif ini berlaku untuk perjalanan dinas ke luar kota di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Papua Selatan, hingga Papua Pegunungan menjadi daerah dengan tarif tertinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Kamis 1332025 ANTARA FOTODhemas Reviyantonz

“Ada standar biaya yang berhubungan dengan fasilitas yang diberikan pada pegawai pemerintah agar punya kepastian dari pelaksaan kegiatan. Standar biaya dengan perjalanan dinas, prinsipnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, sesuai dengan level dan jabatan pegawai,” kata Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lisbon Sirait dikutip melalui Bloomberg Technoz, Selasa (3/6/2025).

Untuk pejabat eselon I di daerah DKI Jakarta maksimal biaya penginapannya Rp9,3 juta. Di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6,1 juta, Provinsi Sumatra Selatan sebesar Rp6,2 juta, Provinsi Papua Selatan sebesar Rp5,6 juta, dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp5,7 juta.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Mengenai besaran biaya menginap di hotel, kita sesuaikan dengan harga rata-rata layanan hotel bersadarkan hasil survei,” jelasnya.

Lisbon menekankan penyesuaian satuan biaya itu dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Dirinya tak menyangkal, efisiensi biaya ini turut memberikan efek kepada sektor perhotelan. Meski begitu, kebijakan di anggaran sendiri dan insentif ekonomi juga telah diterapkan oleh pemerintah.

“Output tetap tercapai tanpa mengorbankan biaya yang terlalu besar tapi memadai untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Editor: DAW

Baca juga:  KPK Punya Bukti Ridwan Kamil Beli Aset Tak Pakai Uang Pribadi, Beri Uang Ke Lisa Mariana Hingga Beli Mobil Mewah
Newest Indonesia Saluran WhatsApp
Newest Indonesia hadir di Saluran WhatsApp

Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.

Ikuti Sekarang

Ingin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Lainnya

Nasional

Newestindonesia.co.id, Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara, khususnya dalam menekan...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan...

Internasional

Newestindonesia.co.id, Situasi keamanan di Lebanon selatan kembali memanas setelah sebuah insiden ledakan proyektil menewaskan satu anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melukai...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah menghadapi ancaman pemberhentian akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal membayangi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membentuk badan khusus untuk mengelola dan mengembangkan instrumen keuangan baru di Indonesia. Pembentukan lembaga ini ditargetkan rampung pada...

Bisnis

Newestindonesia.co.id, Dunia saat ini sedang berada di ambang guncangan ekonomi yang sangat mirip dengan krisis energi tahun 1970-an. Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi perang...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki komitmen untuk membayar iuran sebesar USD 1 miliar dalam inisiatif Dewan Perdamaian atau...

Advertisement