Newestindonesia.co.id, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kalangan lanjut usia (lansia) masih menunggu arahan dan keputusan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan MBG yang semula diberikan kepada kelompok usia anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi awak media, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, sampai saat ini institusinya belum menerima instruksi Presiden terkait kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pelaksanaan MBG khusus lansia.
“Belum ada instruksi Presiden untuk kerja sama dengan BGN. Kami tunggu instruksi Presiden saja karena itu anggaran Kemensos.” — Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang seperti dikutip melalui detikHealth.
Pernyataan itu menanggapi rencana Kemensos yang sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menyasar lansia berusia lebih dari 75 tahun sebagai prioritas penerima manfaat MBG. Rencana tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis yang tengah disiapkan, terutama untuk lansia yang hidup sendiri dan berisiko mengalami kekurangan gizi.
Menurut rencana awal, program MBG akan dikoordinasikan melalui Kemensos namun pelaksanaannya melibatkan BGN sebagai lembaga teknis dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Kolaborasi ini direncanakan agar program tidak hanya sekadar distribusi makanan, tetapi juga menjamin kualitas asupan gizi sesuai kebutuhan kelompok lansia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang kerap disapa Gus Ipul, sebelumnya mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi awal dengan Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, guna mematangkan rencana pemberian MBG bagi lansia yang berusia di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Sumber-sumber lain menyebut, setelah kebutuhan dasar di kelompok usia itu dipenuhi, program baru akan dibuka bagi lansia usia di bawah 75 tahun.
Pendekatan layanan ini akan mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari BGN yang tersebar di berbagai daerah, dengan dukungan pendampingan melalui caregiver atau tenaga distribusi yang saat ini masih dalam proses pelatihan. Pemerintah juga mempertimbangkan penyandang disabilitas sebagai kelompok penerima manfaat dalam fase awal pelaksanaan.
Walaupun begitu, langkah final terkait skema kerja sama, model distribusi, serta total jumlah penerima manfaat masih menunggu penetapan resmi dari Presiden. Arahan presiden dikatakan sangat menentukan apakah MBG untuk lansia akan dilaksanakan tahun ini secara nasional atau masih dalam tahap pilot di sejumlah daerah tertentu.
Pakar kebijakan sosial memandang perluasan MBG ke lansia merupakan langkah krusial untuk memperkuat jaring pengaman sosial di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya beban kesehatan dan kebutuhan nutrisi pada kelompok usia lanjut.
Meski demikian, mereka juga menekankan pentingnya data yang akurat serta koordinasi yang kuat antara pusat dan pemerintah daerah agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kementerian Sosial dan BGN hingga saat ini belum mengeluarkan jadwal resmi kapan instruksi Presiden akan disampaikan. Namun pegawai di kedua lembaga menyatakan bahwa proses pembahasan intensif masih berjalan di tingkat kabinet berikut masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait program MBG.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login