Newestindonesia.co.id, Istilah KUHP dan KUHAP sering muncul dalam pemberitaan hukum, baik di televisi, media online, maupun media sosial. Saat ada kasus pidana, dua istilah ini hampir selalu disebut. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih mengira bahwa KUHP dan KUHAP adalah hal yang sama. Padahal, keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda dalam sistem hukum Indonesia.
Memahami perbedaan KUHP dan KUHAP penting agar masyarakat tidak salah menafsirkan proses hukum yang sedang berjalan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya?
Mengenal KUHP: Aturan Tentang Kejahatan dan Hukuman
KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP berisi aturan mengenai perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.
Di dalam KUHP, diatur berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, hingga perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, KUHP juga memuat ketentuan tentang unsur kesalahan, percobaan tindak pidana, penyertaan, serta alasan yang dapat meringankan atau menghapus pidana.
Dengan kata lain, KUHP berfungsi sebagai dasar hukum materiil. Artinya, KUHP menentukan apakah suatu perbuatan bisa dipidana atau tidak, serta seberapa berat ancaman hukumannya.
Mengenal KUHAP: Aturan Proses Penegakan Hukum
Berbeda dengan KUHP, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses hukum pidana dijalankan. KUHAP tidak membahas jenis kejahatan, melainkan mengatur prosedur penanganan perkara pidana.
KUHAP mengatur tahapan penting seperti:
- penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian
- penangkapan dan penahanan tersangka
- hak tersangka dan terdakwa
- proses penuntutan oleh jaksa
- pemeriksaan di persidangan
- pelaksanaan putusan hakim
Melalui KUHAP, negara memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Inilah sebabnya KUHAP disebut sebagai hukum formil.
Perbedaan Utama KUHP dan KUHAP
Perbedaan KUHP dan KUHAP paling mudah dipahami dari pertanyaan yang dijawab masing-masing aturan.
KUHP menjawab pertanyaan:
“Perbuatan apa yang dilarang dan apa hukumannya?”
Sementara KUHAP menjawab pertanyaan:
“Bagaimana cara menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut?”
Tanpa KUHP, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, tanpa KUHAP, proses penegakan hukum berpotensi berjalan sewenang-wenang.
Contoh Penerapan dalam Kehidupan Nyata
Misalnya terjadi kasus pencurian.
- KUHP menjelaskan bahwa pencurian adalah tindak pidana dan mengatur ancaman hukumannya.
- KUHAP mengatur bagaimana pelaku ditangkap, diperiksa, ditahan, disidangkan, hingga akhirnya diputus bersalah atau tidak oleh hakim.
Dari contoh tersebut, terlihat bahwa KUHP dan KUHAP saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Mengapa Masyarakat Perlu Memahami Keduanya?
Pemahaman tentang KUHP dan KUHAP penting agar masyarakat:
- tidak mudah termakan informasi keliru soal proses hukum
- memahami hak dan kewajiban ketika berhadapan dengan hukum
- lebih kritis dalam menyikapi pemberitaan kasus pidana
Selain itu, pemahaman ini juga membantu masyarakat menilai apakah suatu proses hukum sudah berjalan sesuai aturan atau belum.
KUHP dan KUHAP memiliki peran yang berbeda namun sama-sama penting. KUHP mengatur substansi hukum pidana, sedangkan KUHAP mengatur mekanisme penerapannya. Keduanya menjadi fondasi utama sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memahami perbedaannya, masyarakat dapat lebih sadar hukum dan tidak lagi keliru dalam menilai sebuah kasus pidana.
(DAW)
You must be logged in to post a comment Login