Connect with us

Hallo, Mau Cari Berita Apa Nih?

Newest Indonesia

Finansial

Pemerintah Akan Perkuat Sektor Logistik Nasional, Berharap Bisa Turun Ke 12,5 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua DPP ALFI Akbar Johan jelang pelaksanaan Conference and Exhibition Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Jakarta, Rabu (2/7/2025) (Foto: RRI/Magdalena Krisnawati)

Newestindonesia.co.id, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan memperkuat sektor logistik nasional. Sehingga biaya logistik di Indonesia bisa turun menjadi 8 persen dalam lima tahun mendatang.

“Biaya logistik kita hari ini di kisaran 14,5 persen diharapkan bisa turun ke 12,5 persen kemudian turun lagi menjadi 8 persen. Negara lainya di ASEAN, biaya logistiknya sudah single digit, jadi kita masih ada nilai yang harus diturunkan,” kata Menko Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, jelang Conference and Exhibition Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Rabu (2/7/2025), Seperti dikutip melalui RRI.

Menurut Menko Perekonomian, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 139 negara di dunia dalam biaya logistik. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan strategi penguatan sektor logistik nasional, sehigga biaya logistik bisa turun menjadi satu digit.

“Strategi pertama adalah penguatan infrastruktur layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, integrasi dan digitalisasi logistik dan ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karenanya, tambah Airlangga, pemerintah akan mendorong kerja sama dengan pelaku usaha dan semua pemanggku kepentingan. “Sektor logistik menjadi penting untuk meningkatkan ekspor kita, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya

Saat ini sektor logistik mengalami pertumbuhan sekitar 20 persen. Rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,64 persen di tahun 2024.

Salah satu penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia, karena beban pungutan termasuk pajak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Johan.

Dalam acara yang sama, Akbar mengatakan,”Masih ada rezim kebijakan pajak, ini menjadi hal krusial agar bisa ditinjau ulang.” Beberapa diantaranya adalah pajak layanan luar negeri, pajak freight cost dan PPN.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Ini masih membenani. Praktek-praktek di luar negeri hal seperti ini tidak ditemukan,” ujarnya.

Baca juga:  Kenapa Pekerja Memilih Resign Dari Perusahaan Besar? Ini Alasannya!

Lebih lanjut Ketua DPP ALFI, Akbar Johan juga mengatakan, sektor logistik sangat rentan dengan regulasi. Karenanya dia sangat mendukung adanya deregulasi di sektor logistik.

“Perbaikan regulasi dalam ekosistem logistik membuat sektor ini menjadi lebih efisien. Sehingga daya saing akan meningkat, serta dapat mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar delapan persen,” kata Akbar menutup pernyataannya.

Editor: DAW

Advertisement. Scroll to continue reading.
Newest Indonesia Saluran WhatsApp
Newest Indonesia hadir di Saluran WhatsApp

Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.

Ikuti Sekarang

Ingin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita Lainnya

Finansial

Newestindonesia.co.id, Pemerintah tengah menyiapkan terobosan baru dalam sistem layanan kesehatan nasional. Ke depan, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang lahir di Tanah Air akan...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp54,57 miliar bagi korban bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak di...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat langsung dihentikan apabila dapur...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mampu memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara, khususnya dalam menekan...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memicu...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Pemerintah resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 50 liter per hari. Kebijakan ini mulai berlaku...

Nasional

Newestindonesia.co.id, Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan...

Finansial

Newestindonesia.co.id, Pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah beredarnya isu penyesuaian harga menjelang April...

Advertisement