Newestindonesia.co.id, Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk sebuah “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian internasional untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza memicu perpecahan tajam di antara negara-negara Eropa dan Timur Tengah.
Inisiatif yang awalnya difokuskan pada konflik Gaza itu kini berkembang menjadi platform diplomasi global yang lebih luas, memunculkan kekhawatiran dari sejumlah negara Eropa bahwa dewan tersebut berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik internasional.
Beberapa negara Eropa Barat, termasuk Prancis, Norwegia, dan Swedia, memilih tidak bergabung dengan inisiatif tersebut. Pemerintah negara-negara itu menilai mandat Board of Peace terlalu luas dan berisiko melemahkan sistem multilateral yang selama ini dijalankan PBB.
Sebaliknya, sekelompok negara mayoritas Muslim — di antaranya Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab — menyatakan akan berpartisipasi dalam dewan tersebut. Dukungan ini dipandang sebagai upaya untuk memastikan keterlibatan langsung negara-negara kawasan dalam masa depan Gaza pascaperang.
Israel juga memutuskan untuk bergabung, meski sebelumnya sejumlah pejabatnya menyuarakan keraguan. Keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini menandai perubahan sikap pemerintah Israel dan berpotensi memicu ketegangan politik di dalam negeri, terutama di kalangan koalisi sayap kanan yang selama ini menolak keterlibatan internasional dalam konflik Gaza.
Seiring berjalannya waktu, tujuan Board of Peace tidak lagi terbatas pada Gaza. Presiden Trump disebut ingin memperluas peran dewan tersebut sebagai wadah penyelesaian konflik global lainnya, sebuah langkah yang memicu kritik dari kalangan diplomat dan analis kebijakan luar negeri.
Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group, menilai langkah tersebut sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengambil jalur alternatif dalam memengaruhi konflik dunia.
“Ini merupakan jalan pintas AS dalam upaya mempengaruhi urusan dunia, memungkinkan AS untuk benar-benar membentuk agenda Gaza dan kemudian memperluasnya ke konflik lain,” kata Forti seperti dikutip melalui Associated Press (22/1).
Trump berencana meresmikan Board of Peace secara formal dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Namun hingga kini, sikap sejumlah negara besar masih belum jelas, termasuk Inggris dan China, yang belum menyatakan komitmen resmi untuk bergabung.
Para diplomat Eropa menegaskan bahwa upaya perdamaian global seharusnya tetap berada di bawah kerangka PBB agar memiliki legitimasi internasional yang kuat dan mekanisme pengawasan yang jelas.
(DAW)
You must be logged in to post a comment Login