Menlu Iran Peringatkan Risiko Ketegangan Baru Jika Aturan Selat Hormuz Diubah Sepihak
ISTANBUL, TURKI - 30 Januari 2026: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan pernyataan di Hotel Ritz saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, pada 30 Januari 2026 di Istanbul, Turki. Protes yang dimulai di Teheran pada 28 Desember atas memburuknya kondisi ekonomi meningkat menjadi salah satu pemberontakan anti-pemerintah paling mematikan dalam sejarah Republik Islam Iran. Otoritas Iran mengatakan setidaknya 3.117 orang tewas, sementara kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 6.000 atau lebih dan memperingatkan bahwa jumlah tersebut dapat meningkat setelah pemadaman internet dicabut. Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan armada kapal perang AS ke arah Iran dan memperingatkan Teheran bahwa waktu hampir habis untuk menegosiasikan kesepakatan tentang program nuklirnya. Minggu ini, Uni Eropa setuju untuk memasukkan Garda Revolusi paramiliter Iran sebagai organisasi teroris. (Foto oleh Burak Kara/Getty Images)
Newestindonesia.co.id, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras terkait situasi di jalur perairan strategis Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa setiap upaya untuk mengubah atau mengadopsi aturan baru di wilayah tersebut di luar kesepakatan yang ada hanya akan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.
Menurut Teheran, tindakan sepihak semacam itu berpotensi menimbulkan penundaan signifikan terhadap rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global.
“Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, dan akan meningkatkan ketegangan, seperti yang kita saksikan dalam dua malam terakhir,” ujar Araghchi dalam sebuah konferensi pers di Baghdad, Irak, seperti dilansir dari AFP, Minggu (28/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi di tengah rangkaian kunjungan diplomatiknya ke ibu kota Irak. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyerukan pentingnya membangun sebuah kerangka kerja keamanan yang kokoh bersama dengan negara-negara di kawasan Teluk.
Langkah diplomasi ini bergulir saat Teheran dan Washington justru terlibat aksi saling tuduh mengenai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang masih sangat rapuh. Upaya gencatan senjata tersebut sebelumnya dirancang untuk mengakhiri eskalasi perang yang berkecamuk di Timur Tengah sejak akhir Februari lalu.
Araghchi menggarisbawahi bahwa stabilitas kawasan seharusnya dikelola secara mandiri oleh negara-negara setempat tanpa keterlibatan aktor eksternal.
“Kita harus mencapai kerangka kerja baru yang mencakup semua negara di kawasan ini dan tanpa kehadiran atau campur tangan negara mana pun dari luar kawasan,” tegas Abbas Araghchi, mengutip laporan Aljazeera.
Polemik Jalur Baru dan Saling Balas Serangan
Ketegangan di Selat Hormuz kian meruncing menyusul laporan dari platform pelacak maritim yang menunjukkan bahwa sejumlah kapal masih nekat melintasi jalur yang tidak disetujui oleh otoritas Iran.
Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengungkapkan bahwa Kesultanan Oman bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengumumkan koridor pelayaran baru di wilayah strategis tersebut. Namun, IRGC mengeklaim penetapan koridor baru itu dilakukan tanpa adanya konsultasi maupun koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Teheran. Atas dasar itu, IRGC melayangkan peringatan keras agar kapal-kapal komersial tidak memanfaatkan jalur ilegal tersebut.
Pernyataan Menlu Iran ini juga menyusul respons militer dari Amerika Serikat. Militer AS menyatakan telah meluncurkan serangkaian serangan udara baru yang menyasar sejumlah target di wilayah Iran. Pihak Washington mengeklaim serangan tersebut merupakan tindakan balasan atas gangguan dan serangan terbaru terhadap sebuah kapal komersial yang tengah melintasi Selat Hormuz.
Iran tidak tinggal diam atas aksi tersebut. Pihak Teheran langsung membalas dengan membombardir pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan negara Teluk, termasuk yang berlokasi di Kuwait dan Bahrain.
Rangkaian bentrokan bersenjata dalam beberapa hari terakhir ini menjadi ujian berat bagi proses negosiasi damai yang tengah berjalan. Padahal, negosiasi tersebut diupayakan untuk mengakhiri perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak pecah pada 28 Februari lalu.
Menutup keterangannya, Araghchi mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan kembali pada koridor diplomasi yang telah disepakati sebelumnya demi mencegah kehancuran total proses perdamaian.
Ia menyerukan kepada semua pihak untuk “mematuhi nota kesepahaman dan tidak membiarkan nota kesepahaman ini menyimpang dari jalurnya.”
(DAW)
