Mendagri Tito Tinjau Program BSPS Di Papua, 4.500 Rumah Di Provinsi Papua Siap Dibedah

Newestindonesia.co.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Dalam keterangannya, Minggu (21/6), Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut sekaligus menjadi simbol peluncuran program renovasi rumah di seluruh Tanah Papua.

“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak (22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah),” ujar Tito Karnavian.

Program Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tito mengatakan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pihak terkait berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama menetap di Kampung Mosso.

Rumah Penerima Bantuan Mengalami Kerusakan Berat

Saat meninjau rumah kedua warga tersebut, Tito menilai bangunan yang mereka tempati memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah diketahui mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari dinding yang sudah lapuk, fondasi yang kurang kokoh, hingga atap yang kerap bocor saat hujan.

Menurut Tito, tingginya angka rumah tidak layak huni di Papua menjadi alasan penting bagi seluruh pihak untuk mendukung program tersebut.

“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” kata Tito.

Pemerintah Pusat Dinilai Berperan Strategis

Tito menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.

“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah meningkatkan alokasi BSPS di seluruh Papua menjadi sekitar 21 ribu unit yang tersebar di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

(DAW)