Newestindonesia.co.id, Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin mengatakan Presiden memberikan perhatian serius terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif nasional agar mampu berkembang lebih luas dan memperoleh dukungan fasilitas dari pemerintah.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat fasilitasi terhadap UMKM agar mampu tumbuh dan meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi global.
“Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” lanjutnya.
Selain penguatan UMKM, pemerintah juga memperluas perlindungan sosial melalui optimalisasi bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurut Muhaimin, pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun yang mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” kata Muhaimin.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah agar program perlindungan sosial lebih efektif dan tepat sasaran.
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.
Pemerintah turut memetakan sebanyak 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas percepatan pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini nol persen, kemiskinan lima persen di 2029,” tegas Muhaimin.
Kebijakan penguatan UMKM dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya. Pemerintah menilai UMKM memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat akar rumput.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
