Golkar Dorong WFH Terbatas Di 3 Provinsi, Imbas Konflik Timur Tengah

Newestindonesia.co.id, Wacana penerapan work from home (WFH) sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah mendapat sorotan dari Partai Golkar. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan, termasuk mempertimbangkan dampak ekonomi dan efektivitasnya.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa langkah penghematan energi, termasuk WFH, harus menjadi bagian dari strategi yang terukur dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

“Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespon perang di Timur Tengah,” ujar Ahmad Irawan saat dihubungi, Selasa (17/3/2026) dikutip melalui detikNews.

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada menjaga ketersediaan energi nasional serta mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global.

“Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi,” lanjutnya.

Usulan Prioritas di Tiga Provinsi

Golkar mengusulkan agar kebijakan WFH, jika diterapkan, difokuskan terlebih dahulu pada wilayah dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tertinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Ahmad Irawan, tiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 30 persen konsumsi BBM nasional karena merupakan kawasan megapolitan dengan mobilitas tinggi.

“Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten… Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan serupa tidak perlu diberlakukan secara merata di seluruh Indonesia, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

WFH Dinilai Hanya Bersifat Darurat

Lebih lanjut, Ahmad Irawan menekankan bahwa kebijakan WFH sebaiknya diposisikan sebagai langkah darurat dan bersifat sementara, bukan kebijakan jangka panjang.

“WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kebingungan maupun dampak psikologis.

Pemerintah Diminta Lakukan Pemetaan

Golkar meminta pemerintah melakukan kajian mendalam serta pemetaan dampak sebelum memutuskan penerapan kebijakan tersebut. Hal ini dinilai penting untuk memastikan langkah yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian.

Konteks Global: Langkah Negara Lain

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah sejumlah negara dalam menghadapi situasi konflik di Timur Tengah. Salah satunya Pakistan, yang telah menerapkan kebijakan WFH baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Dalam kebijakan tersebut, Pakistan juga mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan serta memangkas gaji pejabat untuk dialokasikan kepada masyarakat terdampak.

“Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna.

Langkah-langkah tersebut disebut sebagai bagian dari “critical measures” atau kebijakan darurat dalam menghadapi situasi krisis.

(DAW)