Newestindonesia.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kejanggalan aturan audit pada perusahaan milik negara. Ia mengaku heran karena perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diaudit oleh negara, sementara anak hingga cucu perusahaan justru disebut tidak dapat diaudit oleh lembaga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung awal mula pendirian BUMN di Indonesia. Menurutnya, perusahaan milik negara dibentuk oleh para pendiri bangsa dengan tujuan mulia, yakni memenuhi kebutuhan strategis nasional pada masa awal kemerdekaan.
Ia mencontohkan bagaimana pemerintah mendirikan berbagai perusahaan negara ketika sektor swasta belum mampu menyediakan kebutuhan penting masyarakat.
“Tidak punya obat waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma,” ujar Prabowo dalam sambutannya dikutip melalui detikNews.
Menurut Prabowo, pada masa awal kemerdekaan banyak sektor vital yang belum berkembang di Indonesia. Oleh karena itu negara mengambil peran dengan mendirikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari industri tekstil hingga kertas untuk pendidikan.
Namun, seiring perjalanan waktu, ia menilai niat baik tersebut dalam beberapa kasus mengalami penyimpangan. Salah satunya adalah munculnya struktur perusahaan yang semakin kompleks karena pembentukan banyak anak hingga cucu perusahaan.
Struktur BUMN Dinilai Terlalu Kompleks
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa BUMN memiliki struktur perusahaan yang sangat panjang dan berlapis.
Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah entitas turunan di salah satu perusahaan pelat merah terbesar di Indonesia.
“Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan,” kata Prabowo.
Menurutnya, banyaknya anak dan cucu perusahaan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola, termasuk pengawasan dan akuntabilitas.
Struktur organisasi yang terlalu kompleks berpotensi membuat pengelolaan perusahaan menjadi tidak efisien. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja keuangan maupun operasional perusahaan juga menjadi lebih sulit dilakukan.
Soroti Aturan Audit yang Dianggap Aneh
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyoroti aturan yang menurutnya tidak masuk akal terkait audit perusahaan BUMN.
Ia mempertanyakan regulasi yang memungkinkan perusahaan induk BUMN diaudit oleh negara, tetapi anak dan cucu perusahaannya justru tidak termasuk dalam lingkup audit tersebut.
“Dan aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan nggak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?” ujar Prabowo.
Menurutnya, aturan seperti itu berpotensi menciptakan celah dalam sistem pengawasan perusahaan milik negara.
Apalagi saat ini banyak BUMN yang memiliki jaringan anak perusahaan hingga ratusan entitas, yang secara operasional tetap berkaitan dengan bisnis perusahaan induk.
Jika sebagian entitas tersebut tidak dapat diaudit oleh negara, maka transparansi pengelolaan keuangan berpotensi menjadi terbatas.
Perlunya Konsolidasi Pengelolaan BUMN
Selain menyoroti regulasi audit, Prabowo juga menekankan pentingnya konsolidasi dalam pengelolaan BUMN.
Ia menyebut bahwa pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan dengan sistem manajemen yang lebih terintegrasi dan mengikuti standar terbaik dunia.
Menurutnya, pengelolaan yang terpusat dan profesional akan meningkatkan efisiensi serta memberikan hasil yang lebih optimal bagi negara.
Prabowo juga menyinggung laporan kinerja yang diterimanya terkait tingkat pengembalian aset atau return on asset dari pengelolaan BUMN.
Ia menyatakan bahwa capaian tersebut cukup tinggi, bahkan disebut mencapai lebih dari 300 persen, namun menurutnya angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.
“Premis kita ternyata benar, konsolidasi, satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menilai restrukturisasi dan konsolidasi BUMN menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara.
Tantangan Pengawasan Perusahaan Pelat Merah
Banyaknya anak dan cucu perusahaan BUMN memang menjadi salah satu tantangan besar dalam pengawasan dan pengelolaan aset negara.
Struktur perusahaan yang panjang dapat mempersulit pengawasan, terutama jika sebagian entitas berada di luar jangkauan audit negara.
Dalam konteks tersebut, kritik yang disampaikan Presiden Prabowo dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.
Dengan pengawasan yang kuat, BUMN diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Selain itu, transparansi juga penting untuk memastikan bahwa aset negara dikelola secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Peran Danantara dalam Pengelolaan BUMN
Pernyataan Prabowo mengenai audit BUMN disampaikan dalam acara tasyakuran HUT ke-1 Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola aset BUMN.
Danantara merupakan lembaga investasi milik pemerintah yang dibentuk untuk mengelola aset negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.
Lembaga tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan berbagai perusahaan milik negara sehingga lebih terkoordinasi dan profesional.
Dengan sistem pengelolaan yang lebih terpusat, pemerintah menargetkan peningkatan nilai aset negara serta peningkatan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
Sorotan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai aturan audit anak dan cucu perusahaan BUMN juga menimbulkan perhatian terhadap isu transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional dan bebas dari penyimpangan.
Kritik terhadap regulasi audit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah menyoroti berbagai celah dalam sistem pengawasan perusahaan milik negara.
Jika regulasi yang ada dianggap tidak memadai, maka kemungkinan akan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan BUMN.
Harapan Perbaikan Tata Kelola BUMN
Melalui pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola BUMN agar perusahaan negara dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menilai bahwa restrukturisasi dan penguatan pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan perusahaan negara tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Di tengah kompleksitas struktur perusahaan BUMN saat ini, penguatan sistem audit dan pengawasan menjadi salah satu faktor kunci untuk menjaga integritas pengelolaan aset negara.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut sekaligus membuka ruang diskusi mengenai perlunya evaluasi terhadap regulasi yang mengatur audit perusahaan BUMN dan entitas turunannya.
Dengan sistem pengawasan yang lebih kuat dan transparan, perusahaan milik negara diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login