Newestindonesia.co.id, Rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menghapus system kerja outsourcing mendapat pro dan kontra di kalangan buruh dan pengusaha. Kalangan pengusaha menyebut kebijakan itu dapat membuat berpengaruh terhadap para pekerja yang sudah ada, termasuk perusahaan outsourcing yang sudah berdiri.
Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah perusahaan melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baik KBLI 78200 maupun KBLI 78300. KBLI 78200 merupakan kategori usaha yang mencakup aktivitas penyediaan tenaga kerja sementara untuk membantu unit usaha pemberi kerja.
Sedangkan KBLI 78300 merupakan aktivitas penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja di luar negeri. Perusahaan mengurus berbagai aspek, mulai dari seleksi, penempatan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kegiatan yang termasuk dalam kode ini meliputi penyusunan riwayat kerja, pengelolaan upah, pajak, dan masalah keuangan pekerja.
“Dari yang punya KBLI 78200 sama 78300 itu ada 68 ribu perusahaan outsourcing, jumlah pekerjanya ada 2,2 juta,” kata Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Mira Sonia kepada CNBC Indonesia Minggu (25/5/2025), seperti dikutip melalui CNBC Indonesia.
Ia khawatir rencana pemerintah yang bakal menghapus sistem outsourcing bakal berdampak pada operasional banyak perusahaan, utamanya yang sudah berjalan. Ada kekhawatiran operasional perusahaan tidak berjalan efektif karena lebih banyak yang diurus.
“Kan di industri lagi banyak masalah ya, maksudnya banyak PHK gitu ya, dasarnya orang pakai outsourcing itu kan untuk keunggulan kompetitifnya dia, dia nggak mikirin proses rekrutmen, proses training, dia nggak mikirin. Kalau misalkan itu tiba-tiba dia harus jadi mikirin, kan dia balik, operasionalnya itu mundur. Itu makin kalah bersaing gitu loh sama negara-negara lain, itu aja kekhawatiran saya,” sebut Mira.
Selain operasional yang lebih banyak, perusahaan juga perlu merogoh kocek lebih dalam, mulai dari rekrutmen hingga pembayaran gaji pegawai.
“Perusahaan outsourcing tuh yang bangun psikotes, kalau si perusahaan outsourcing kan jadi lebih murah. Misal bangun alat tes kan perlu investasi, outsourcing ini bangun bukan cuma satu perusahaan, dia ada beberapa perusahaan, kan baginya banyak. Tapi kalau perusahaan biasa dia ini sendiri kan harganya jadi lebih mahal, itu baru satu aspek rekrutmen, kemudian harus dipikirkan juga pembayaran gaji, setiap perusahaan harus punya sendiri gitu loh,” ujar Mira.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing. Ia menyatakan hal ini di depan ribuan buruh 1 Mei lalu.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta.
Editor: DAW
