Newestindonesia.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional empat perusahaan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru Sumatra Utara, terkait banjir dan longsor Sumatra. Para perusahaan ini juga wajib melakukan audit lingkungan, serta meninjau ulang izin di area rawan.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib berhenti operasi dan menjalani audit lingkungan. Nama perusahaan yang dihentikan PT AR, PT PN, PT NSHE, dan pengembangan PLTA,” jelas akun Instagram Kementerian LH dikutip melalui CNBC Indonesia, Kamis (11/12/2025).
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Diaz Hendropriyono juga sempat mengatakan ada sejumlah perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Sejauh ini, sudah ada 4 perusahaan yang disegel.
“Ada 4 perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line,” kata Diaz kepada wartawan, Selasa (9/12/2025) dikutip dari detikcom.
Kementerian LH masih melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru. Empat perusahaan telah diperiksa kemarin (8/12), dan 4 lainnya hari ini.
Penyegelan, kata Diaz, dilakukan bertahap sejak Jumat (5/12). Perusahaan terakhir yang disegel dilakukan pada Minggu (7/12) “Hari Jumat 5 Desember, PTPN 3, PLTA Batang Toro yang dioperasionalkan oleh PT NSHE, dan ada PT Agincourt juga (disegel). Hari Minggu 7 Desember, PT Sago Nauli (disegel),” tambahnya.
Editor: DAW
