Newestindonesia.co.id, Wacana Presiden Prabowo Subianto bakal mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dibantah oleh pihak Istana dan DPR.
Istana membantah isu Prabowo telah mengirim surat presiden (surpres) soal pergantian Listyo Sigit. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Berkenaan dengan surpers pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (13/9/2025), Seperti dikutip melalui Tribunnews.
Senada dengan pihak Istana, DPR pun turut membantahnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya belum menerima surpres tersebut.
“Belum ada (surpres pergantian Kapolri),” ujar Dasco. Bantahan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.
Bahkan, dia mengaku memperoleh informasi bahwa Listyo Sigit akan tetap menjadi Kapolri hingga akhir tahun 2025.
“Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025. Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025,” kata Nasir, Sabtu.
Namun, Nasir tetap berharap agar Kapolri tetap diganti karena Listyo Sigit sudah menjabat begitu lama.
Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 hingga sekarang.
Nasir menuturkan hal itu diperlukan demi terjadinya regenerasi di tubuh Korps Bhayangkara.
“Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru. Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi ditunggu kepolisian Republik Indonesia itu sendiri,” kata dia.
Di sisi lain, isu pergantian Kapolri sempat beredar di kalangan awak media. Bahkan, Prabowo disebut telah mengirimkan dua nama calon pengganti Listyo Sigit.
Mereka adalah perwira tinggi (pati) dan baru saja naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen). Selain itu, pati tersebut berinisial D dan S.
Sebelum isu ini beredar, desakan agar Listyo Sigit diganti mencuat dari berbagai pihak dari pengamat hingga mahasiswa imbas insiden dilindasnya seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob dengan menggunakan kendaraan taktis (rantis) pada 28 Agustus 2025 lalu saat aksi demonstrasi besar-besaran terjadi.
Selain itu, Listyo Sigit juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang, termasuk Affan.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan calon Kapolri yang baru harus berkomitmen penuh menjalankan Reformasi Polri.
“Dengan struktur yang dibangun berdasar UU hegemonik memaksa Polri untuk tunduk pada kekuasaan, memang tidak ada jaminan bagi siapapun Kapolri yang dipilih Presiden tidak terjebak tarik ulur kepentingan kekuasaan,” ucap Bambang saat dihubungi, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, pergantian Kapolri bukan lagi soal siapa sosoknya.
Namun, itu soal sosok yang ingin melakukan reformasi Polri dengan sebenar-benarnya.
“Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat kalau tidak dibangun sistem yg baik, siapapun Kapolrinya sangat besar potensinya untuk mempertahankan status quo dan zona nyaman,” ungkap Bambang. Dia menambahkan bahwa reformasi Polri tak bisa digantungkan pada personal.
Bambang mendorong agar pemerintah mulai membangun melalui sistem. Hal itu harus dimulai dari revisi UU Polri.
“Problemnya adalah bagaimana draft revisi UU Polri itu akan dibentuk, apakah benar menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat, atau cuma melindungi kepentingan status quo,” katanya.
Komitmen terhadap reformasi Polri akan bisa dilihat dari siapa sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo sebagai pengganti Listyo Sigit.
Hal itu bakal terlihat dari rekam jejak sosok yang akan dipilih dan tergantung pada visi Presiden.
“Apakah Presiden berpikir untuk membangun Polri yang lebih baik untuk negara atau hanya memilih sosok yang bisa mengamankan kepentingan kekuasaannya belaka,” katanya.
Editor: DAW
