Newestindonesia.co.id, Pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah 3%. Salah satu opsi yang mencuat adalah pengurangan anggaran pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Langkah efisiensi ini dilakukan sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan berdampak pada peningkatan beban subsidi energi dalam negeri.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa dalam APBN 2026, asumsi harga minyak dunia berada di kisaran US$70 per barel. Namun, harga saat ini telah menyentuh sekitar US$100 per barel.
Menurutnya, setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp7 triliun.
“Jadi Rp7 triliun kali 30 itu sudah Rp210 triliun kita butuh,” ujar Tauhid dikutip melalui detikSumut.
Dengan kondisi tersebut, pembengkakan subsidi energi diperkirakan bisa mencapai Rp210 triliun apabila pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM).
Program Prioritas Berpotensi Terdampak
Meski pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran program prioritas, Tauhid menilai tetap ada ruang untuk melakukan penyesuaian.
Ia menekankan bahwa efisiensi seharusnya dilakukan berdasarkan skala prioritas belanja negara, dimulai dari anggaran kementerian/lembaga, sebelum akhirnya menyentuh program strategis.
“Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan,” kata Tauhid.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program unggulan pemerintah sekalipun tetap perlu dievaluasi apabila tekanan fiskal semakin besar.
Tekanan Fiskal dari Lonjakan Harga Minyak
Lonjakan harga minyak global menjadi faktor utama yang membebani APBN. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi energi dan mempertahankan kesehatan fiskal negara.
Jika harga minyak tetap tinggi, kebutuhan anggaran subsidi akan terus meningkat dan berisiko memperlebar defisit. Dalam kondisi ini, efisiensi belanja menjadi langkah yang tidak terhindarkan.
Strategi Efisiensi Anggaran
Tauhid menilai pemerintah perlu menyusun strategi efisiensi secara bertahap dan terukur.
Prioritas pertama adalah memangkas belanja yang tidak produktif di kementerian dan lembaga. Namun, apabila langkah tersebut belum cukup, maka penyesuaian pada program prioritas menjadi opsi berikutnya.
Pendekatan ini dinilai penting agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengganggu program pembangunan secara keseluruhan.
Dilema Kebijakan: Jaga Program atau Stabilkan APBN
Di satu sisi, program seperti MBG dan Kopdes dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, tekanan anggaran akibat subsidi energi membuat ruang fiskal semakin terbatas.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis: mempertahankan program prioritas atau melakukan penyesuaian demi menjaga defisit tetap terkendali.
(DAW)
Dapatkan update berita terkini langsung di WhatsApp Anda.
Ikuti SekarangIngin publikasi berita mengenai personal, perusahaan, instansi? Hubungi marketing kami di WhatsApp
You must be logged in to post a comment Login